Banjarmasin, KP – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Banjarmasin menurunkan puluhan massa untuk mendatangi Gedung DPRD Kalsel, untuk mempertanyakan percepatan penanganan pandemi Covid-19, Senin (20/9/2021), di Banjarmasin.
Hal ini dilakukan, karena DPRD Kalsel dinilai tidak merespon keinginan HMI untuk melakukan audensi agar bisa menjelaskan penanganan yang sudah dilakukan Pemprov Kalsel, sehingga memutuskan melakukan aksi turun ke jalan.
“Kita mempertanyakan langkah penanganan pandemi Covid-19, khususnya vaksinasi di Kota Banjarmasin,” kata Ketua HMI cabang Banjarmasin, Nurdin Ardalepa.
Diungkapkan, penerapan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dinilai merugikan masyarakat, terutama pedagang yang dibatasi waktu berdagang hingga pukul 20.00 Wita.
“Ini jelas berdampak pada penurunan perekonomian yang dirasakan masyarakat, terutama pedagang kecil pada malam hari yang harus tutup lebih awal,” tambahnya.
Nurdin menambahkan, seharusnya anggaran penanganan Covid-19 yang mahal harus tepat sasaran, sehingga sudah sepatutnya aparatur negara mempercepat program vaksinasi untuk meningkatkan herd immunity dan informasi distribusi yang jelas.
“Juga anggaran bantuan sosial secara jelas bentuk dan kegunaan diberikan kepada warga yang jelas membutuhkan,” jelas Nurdin.
Selain itu, HMI juga menuntut tujuh poin, diantaranya menuntut pemerintah beserta pemangku kebijakan untuk memperjelas perihal informasi program vaksinasi serta mempercepat penyebarannya.
“Juga transparansi anggaran Covid-19 di Kalsel,” tegasnya.
Kemudian, memperjelas pengaturan PPKM yang jelas berupa posko penyekatan, jam malam, pemadaman lampu jalan dan melibatkan elemen mahasiswa dalam program vaksinasi secara massif.
“Memberikan bantuan sosial secara konsisten dan dengan nilai yang sesuai bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 dan kebijakan PPKM di Kalsel,” ujarnya.
Lebih lanjut, membuka dan mengawasi secara serius perihal isolasi terpusat Covid-19 di Kota Banjarmasin, Banjarbaru dan Kotabaru.
“Terakhir, memperjelas kapan berakhirnya PPKM di Banjarmasin, Banjarbaru dan Kotabaru,” ungkap Nurdin.
Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK mengatakan, enam poin tuntutan mahasiswa yang dijalankan, untuk mempertegas hal tersebut pihaknya juga mengundang instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan dan yang lainnya.
“Intinya, kami menerima tuntutan ini. Kalau bagus ditingkatkan, kalau kurang maka dicari jalan keluarnya,” kata Supian HK.
Hal senada diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin, dimana aspirasi yang disampaikan adalah suara rakyat Kalsel.
“Tidak ada perbedaan antara mahasiswa maupun yang lainnya dalam memperjuangkan untuk masyarakat Kalsel,” kata politisi Partai Gerindra.
Lutfi menambahkan, pihaknya bekerja untuk kepentingan masyarakat banua, terkait percepatan penanganan pandemi ranah kebijakan ada pada eksekutif.
“Pemerintah kabupaten/kota harus konsisten dalam penerapan PPKM. Jangan tebang pilih agar Covid-19 menurun,” tegas Lutfi.
Seperti, pedagang kecil diminta menutup usaha lebih cepat, sementara tempat hiburan malam tetap buka.
“Inilah yang perlu dikritisi, agar penerapan PPKM tidak merugikan masyarakat dan bantuan sosial tersalurkan tepat sasaran,” tambahnya.
Akhirnya, mahasiswa diterima berdialog dengan instansi terkait yang difasilitasi DPRD Kalsel, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan lainnya yang menjelaskan masalah vaksinasi Covid-19 dan bantuan sosial. (lyn/KPO-1)
