Palangka Raya, KP – Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan salah satu kunci agar pekerjaan baik fisik maupun keuangan tercapai sesuai target yang ditentukan.
Untuk itu jajaran Pemerintah Provinsi menggelar Rapat Koordinasi terkait pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kontruksi wilayah Kalteng, dibuka Asisten II Sekda Leonar S Ampung di Palangka Raya, Senin (12/12).
Kegiatan didasari Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Pasal 84, bahwa Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah pada Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah.
Leonard S. Ampung hadir mewakili Sekretaris Daerah Kalteng Nuryakin, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Konstruksi di Wilayah Kalteng menyatakan evaluasi itu sangat penting agar diketahui kendala dan dicari solusinya
Dikemukakan sbagai salah satu pelaksanaan tugas dalam ketentuan tersebut, telah dilaksanakan permintaan data per periodik ke Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalteng, untuk menyampaikan laporan kegiatan pembangunan konstruksi Tahun 2022, yang dana kegiatannya bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.
Laporan tersebut untuk mengetahui pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor apa saja yang mempengaruhi pencapai tujuan kebijakan,” kata Leo.
Rakor Evaluasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan, Tingkatkan Sinergisitas antara Pemprov dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
Ia menjelaskan, dengan dilaksanakannya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, maka dapat terhimpunnya data pelaksanaan pembangunan konstruksi di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalteng Tahun 2022, yang dituangkan dalam suatu dokumen laporan sebagai salah satu bahan dalam pengambilan keputusan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan pembangunan. Diharapkan kepada Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalteng dapat lebih aktif lagi serta adanya kesamaan persepsi tentang pentingnya dilaksanakan Kegiatan Pengendalian Administrasi Pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan sesuai target yang telah ditetapkan.
Ia berharap dengan dilaksanakannya Rakor ini, akan dapat meningkatkan koordinasi dan sinergisitas antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalteng.
Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Kalteng Istani mengatakan, tujuan diselenggarakan Rakor ini diantaranya untuk mewujudkan kesamaan persepsi dan kesepahaman dalam pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalteng.
Selain itu, meningkatkan koordinasi sinergisitas dan sinkronisasi seluruh stakeholder terhadap pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pemantauan serta evaluasi kebijakan daerah.
Kegiatan dihadiri Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Herson B. Aden, Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Suhaemi, Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalteng. (drt/k-10)
