Kandangan, KP – Tim Koordinasi Penangangan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (PLPP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), menggelar rapat pada Kamis (30/3/2023) lalu, di Aula Inspektorat Kabupaten HSS.
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten HSS Muhammad Noor, selaku ketua Tim PLPP, dan dihadiri anggota dari Inspektorat, Polres, dan Kejari.
Rapat membahas terkait tindak lanjut nota kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dengan Kejaksaan dan POLRI, yang berlaku sampai ke tingkat kabupaten/kota.
Sekda Kabupaten HSS Muhammad Noor meminta anggota tim, untuk dapat memperkuat sinergisitas dalam penanganan laporan dan pengaduan, sehingga dapat ditangani dengan baik.
“Intensifkan komunikasi agar tidak terlambat dalam menangani pelaporan,” pesannya, didampingi Wakapolres Kompol Rissan Sumaremare.
Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat HSS, Kiki Rachmawati mengatakan, nota kesepahaman tersebut merupakan pedoman bagi APIP di Inspektorat dan Pemkab HSS, beserta dengan aparat penegak hukum (APH) dari Kejari dan Polres.
“Nota kesepahaman itu merupakan pembaharuan, dari nota kesepahaman yang sudah ditandatangani pada tahun 2017 yang lalu,” terangnya.
Dijelaskannya, nota kesepahaman tahun 2017 lalu terkait dengan pengaduan masyarakat. Sedangkan tahun 2023 ini ada sedikit perubahan, yakni tidak sebatas pengaduan masyarakat, tetapi juga menerima laporan atau penanganan keluhan terkait penyelenggaraan pemerintahan. (tor/K-6)
