“Jika semua kabupaten/kota konsisten dan fokus hingga akhir tahun, maka tentunya Provinsi Kalsel diakhir tahun 2023 inflasinya akan berada di bawah 5 persen,” kata Birhasani
BANJARMASIN, KP – Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan (Kalsel) pada April 2023 merilis terjadinya inflasi year on year (yoy) sebesar 5,47 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 111,16 pada April 2022 menjadi 118,58 pada April 2023.
Terkait itu, Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Birhasani menyampaikan, perkembangan Inflasi di daerah Provinsi Kalsel khususnya sejak Januari hingga Maret 2023 terjadi penurunan yang signifikan.
Menurutnya, hal ini dapat dilihat dari rilis BPS, baik untuk daerah Provinsi Kalsel maupun 3 kota yang dijadikan sampel pencatatan inflasi.
“Dari data tersebut, maka inflasi Kalsel berdasarkan Tahun Kalender 2023, yakni sejak Januari hingga Maret adalah sebesar 1,23 persen saja. Angka tersebut perlu dijaga secara bersama-sama, sinergi antara pemerintah provinsi dan pemda kabupaten/kota tersebut,” ujar Birhasani, kemarin.
Dia berharap, agar jangan sampai melampaui angka tersebut pada bulan-bulan berikutnya.
“Jika semua kabupaten/kota konsisten dan fokus hingga akhir tahun, maka tentunya Provinsi Kalsel diakhir tahun 2023 inflasinya akan berada di bawah 5 persen,” kata Birhasani.
Inflasi bulan April ternyata lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Menurut Birhasani, ini menarik, mengingat pada bulan April adalah bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1444 H.
“Yang mana pada bulan tersebut biasanya terjadi permintaan yang tinggi terhadap barang dan jasa, terlebih bahan pokok sehingga berakibat terjadi inflasi yang tinggi,” sebutnya.
“Namun, nyatanya inflasi yang terjadi tidak tinggi, bahkan beberapa kota di Kalsel terjadi penurunan inflasi dibanding bulan lalu. Ini tentunya berkat upaya yang sinergis yang dibangun bapak gubernur Kalsel bersama bupati/wali kota melalui upaya intensif seperti pasar murah, operasi pasar, sidak pasar, sidak distributor, monitoring ketersediaan dan harga secara rutin,” sambungnya.
Termasuk kerjasama antar daerah dan upaya lainnya, seperti gerakan menanam cabe, menjaga kelancaran suplai dan distribusi serta penggunaan dana BTT, yang semuanya disambut antusias oleh masyarakat dan pelaku usaha.
Birhasani menambahkan, peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan stakeholder di daerah tentunya juga sangat berpengaruh dalam mendorong pengendalian inflasi tersebut. Meski demikian tentunya juga perlu diperhatikan angka inflasi provinsi dan 3 daerah lainnya.
Inflasi tahunan (yoy) untuk Kotabaru memang terlihat masih tinggi, karena dipengaruhi angka inflasi Desember 2022.
“Sebenarnya Kotabaru untuk tahun 2023 bisa dikatakan berhasil menurunkan angka inflasinya seperti tercermin pada tabel statistik di atas, yaitu Januari 0,12 persen, Februari 0,06 persen, Maret 0,67 persen dan April 0,29 persen, Banjarmasin untuk posisi April menempati inflasi terendah di Kalsel,” terangnya.
Sebaliknya, kota Tanjung justru sepanjang Januari hingga April 2023 ini inflasinya selalu menempati angka tertinggi, yaitu Januari 0,21 persen, Februari 0,20 persen, Maret 0,93 persen dan April 0,34 persen.
“Dengan demikian, Pemkab Tabalong mesti melakukan langkah-langkah antisipasi, agar Tabalong yang selama 2022 inflasinya terendah di Kalsel bahkan beberapa bulan terendah di nasional tidak terjadi sebaliknya di tahun 2023,” tutupnya. (Opq/K-1)
