Banjarbaru, KP – Ketua DPRD Banjarbaru, Fadliansyah Akbar didampingi Konisi II DPRD dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Banjarbaru melakukan sidak ke beberapa café.
Sidak ini dilakukan untuk memastikan korelasi pendapatan cafe dengan setoran pajak, mengingat setidaknya ada lima café yang terindikasi setoran pajaknya tidak sesuai dengan pendapatan.
“Ada lima cafe yang didatangi dan melihat langsung data transaksi yang terjadi. Nah dari situ kelihatan sesuai atau tidak dengan setoran pajak,” kata Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizki, di sela sidak café, Senin (19/6/2023) malam.
Diungkapkan, sidak ini untuk melihat fakta di lapangan, agar bisa melihat pendapatan café, dan perkiraan besaran pajak yang seharusnya disetorkan kepada daerah.
Gusti Rizki menambahkan, ada cafe yang selama dua bulan belum menyetorkan pajaknya, padahal pajak tersebut dikenakan sebesar 10 persen kepada masyarakat, bukan pada café.
“Ini sangat tidak etis, karena setiap hari terjadi transaksi di café tersebut,” jelasnya.
Untuk itu, petugas pendapatan dan retribusi harus aktif dalam menangani cafe yang menunggak membayar pajaknya agar pendapatan asli daerah (PAD) mencapai target yang ditetapkan pada APBD.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru, Kemas Akhmad Rudi Indrajaya mengatakan, setidaknya ada 40 cafe dari ratusan cafe sudah terpasang tapping box, untuk mengetahui semua data transaksi cafe secara real.
“Memang beberapa cafe enggan dipasang atau memberikan kode aplikasi mereka terkait data melalui tapping box ini. Nah ini menjadi tugas kami untuk bisa mengoptimalkannya ke depan,” ujar Rudy. (dev/K-7)
