Padahal lahan pertanian yang bisa dialiri mencapai 5.000an hektare, namun keberadaan irigasi, baik primer, sekunder dan tersier belum rampung.
KANDANGAN, KP – Komisi II DPRD Kalsel berkomitmen untuk memperjuangkan pembangunan irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) agar daerah tersebut dapat mendukung ketahanan pangan di Kalsel.
“Karena Kabupaten HSS merupakan sentra produksi padi, yang menjadikan Kalsel sebagai salah satu lumbung pangan nasional,” kata anggota Komisi II DPRD Kalsel, H Karlie Hanafi Kalianda, usai kunjungan kerja ke Kabupaten Tapin dan HSS, belum lama ini, di Kandangan.
Komitmen tersebut diungkapkan usai mendengarkan penjelasan Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten HSS, Farid Nasruddin yang mengatakan hampir 90 persen warga kabupaten tersebut memiliki mata pencaharian sebagai petani.
“Petani sebenarnya bisa dua kali panen setahun, namun terkendala irigasi, mengingat Bendungan Amandit belum selesai,” kata Farid Nasruddin.
Padahal lahan pertanian yang bisa dialiri mencapai 5.000an hektare, namun keberadaan irigasi, baik primer, sekunder dan tersier belum rampung.
“Kita ingin ini diselesaikan agar bisa mengairi sawah petani, sehingga produksi padi meningkat,” jelasnya.
Sebelumnya, Komisi II DPRD Kalsel melakukan monitoring penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan pasar rakyat di Tapin.
Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin, Muhammad Zaini Walaidi Rahmat mengatakan, ada beberapa pasar di Tapin yang perlu pembenahan, karena sempat lama terbengkalai dan perlengkapan pasar sudah banyak hilang.
“Ada beberapa pasar di Tapin yang perlu dibenahi, karena kondisi toko, toilet, mushola, hingga kantor wakil UPT sudah rusak,” ujar Muhammad Zaini.
Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Iskandar Zulkarnain mengatakan, akan mengupayakan menyampaikan hal ini nantinya di rapat Badan Anggaran agar mengalokasikan anggaran rehabilitasi pasar rakyat.
“Kita harus fokus pada kepentingan rakyat, dan akan memperjuangkan di Badan Anggaran,” kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Karena, pasar ini sangat penting untuk dibenahi, agar bisa kembali dimanfaatkan untuk membantu perekonomian masyarakat Tapin.
Selain pengelolaan pasar, Komisi II juga membahas strategi pemasaran produk lokal Tapin, terutama harmonisasi harmonisasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dalam upaya meningkatkan perekonomian Kalsel.
“Untuk meningkatkan kualitas dan pemasaran, maka produk pertanian harus ditingkatkan menjadi komoditi,” tambah Karlie Hanafi.
Sehingga diperlukan harmonisasi kelembagaan, nanti kita akan sentuh juga Contohnya, cabai hiyung dari Tapin ini, itu sudah dijadikan PT ABC Heinz Indonesia sebagai bahan baku saus mereka. (lyn)
