PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Edy Pratowo buka kegiatan Best Practice Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pj Bupati dan Pj Wali Kota se-Kalteng, yang diselenggarakan di M Bahalap Hotel Palangka Raya, Senin (26/2/2024).
Gubernur, melalui Edy mengatakan sesuai peraturan yang berlaku, menyatakan Laporan Pertanggungjawaban Penjabat Gubernur disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan bagi Penjabat Bupati/Wali Kota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali, dan Pelaksanaan Tugas Penjabat Kepala Daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
Wagub mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota, para Penjabat Bupati dan Wali Kota wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari kondisi umum pelaksanaan tugas penjabat daerah atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Menurut Edy capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas 12 aspek penyelenggaraan pemerintahan dan inovasi pelaksanaan tugas penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota, meliputi Aspek Pelayanan Publik, Pembangunan Daerah, Keuangan Daerah, Kepemimpinan Kepala Daerah, Kebijakan Daerah, Pemerintahan Desa, Kelembagaan Daerah, Kepegawaian Daerah, Tramtibum Linmas, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintahan Umum dan Aspek Kerjasama Daerah.
Dia berharap, kegiatan ini dapat memberikan manfaat para Penjabat Bupati dan Wali Kota dalam rangka pelaksanaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawabannya.
“Saya berharap kegiatan ini dapat memberikan informasi dan gambaran atas kinerja Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota di Kalteng. Melalui kinerja yang baik tentu akan berdampak langsung bagi kemajuan pembangunan, tata kelola pemerintahan, serta kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Biro Pemerintahan Otda Setda Kalteng Rusita Murniasi mengemukakan kegiatan bisa menjadi acuan untuk dapat menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dengan baik, benar, dan sesuai dengan indikator-indikator yang ditentukan.
”Laporan yang disampaikan nantinya sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat sehingga memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya,” tandasnya.
Tampil sebagaimana narasumber, Plh Inspektur IV Inspektorat Jenderal Ihsan Dirgahayu dan Analis Kebijakan Ahli Madya, Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah, Ditjen Otonomi Daerah Yasoaro Zai.
Hadir pula Plh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov Kalteng Herson B Aden, serta Pj Bupati/Wali Kota se-Kalteng. (drt/KPO-3)
