BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menerima kunjungan kerja dari Komisi I DPRD Kabupaten Kotabaru pada Rabu (22/1/2025) pagi.
Pertemuan diadakan untuk menindaklanjuti surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang tindak lanjut arahan presiden mengenai pelaksanaan anggaran transfer ke daerah Tahun Anggaran 2025.
Pertemuan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H. Rais Ruhayat, S.H. Menerima dengan baik kunjungan rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Kotabaru, Geswina Mega Putra.
Agenda utama membahas mengenai arahan presiden untuk melakukan penundaan proses pengadaan barang dan jasa dan/atau penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai besaran Transfer ke Daerah yang ditetapkan.
Hal tersebut mengakibatkan adanya sejumlah silpa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) yang jumlahnya tidak sedikit. Anggota Komisi I DPRD Kalsel, M. Syaripuddin menyatakan proyek di Kalsel pun banyak yang tertunda.
“Mengenai Surat Edaran Kemendagri, Proyek di Kalsel pun banyak yang ditunda pengadaan barang dan jasa, namun tetap melaksanakan program prioritas yakni pembangunan jembatan penghubung Kabupaten Balangan dan pembangunan jalan alternatif.” Ujarnya
Hal ini pun disambut baik oleh rombongan Komisi I DPRD Kabupaten Kotabaru. Melalui Anggota Komisi l DPRD Kalsel Habis Hamid Bahasyim menyampaikan harapannya. “Semoga kedatangan rombongan Komisi I DPRD Kotabaru, bisa membawa angin segar untuk pembangunan di Kotabaru.” Ucapnya
Ketua Komisi I, H. Rais Ruhayat, S.H mengapresiasi kedatangan Komisi I DPRD Kotabaru, “Kami mengapresiasi kedatangan komisi I DPRD Kabupaten Kotabaru. Kami berharap melalui pertemuan ini, diharapkan menambah erat hubungan baik yang terjalin selama ini.” (nau/KPO-1)
