Banjarbaru, Kalimantanpost.com – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.
Evaluasi tersebut juga melibatkan KPU kabupaten/kota se Kalsel, Rabu (26/2).
Menurut Arif Muhyar, Anggota Komisioner KPUD Kalsel, menjelaskan dari evaluasi tersebut ingin diketahui pelaksanaan pilkada di semua daerah. Pelaksanaan evaluasi diawali dengan pengisian kuesioner instrumen yang diberikan KPU RI.
“KPU kabupaten kota menjawab sesuai tahapan dan pelaksanaan masing-masing daerah, termasuk KPU Provinsi Kalsel,” ujarnya.
Dikatakannya, dari hasil pengisian kuesioner yang telah diisi oleh KPU kabupaten kota seluruh rangkaian 80 persen pelaksanaan telah berjalan. “Alhamdulillah 80 persen terlaksana aman dan sukses sesuai tahapan masing-masing daerah.
Contoh jumlah rekapitulasi sirekap terlaksana 100 persen di setiap tingkatan.
Dari tingkatan KPPS hingga kabupaten/kota pengisian rekapitulasi sirekap 100 persen,” bebernya.
Diakui Arif tidak semua tahapan yang sesuai komisioner terlaksana 100 persen. Masih ada yang di bawah 100 persen. Contohnya terkait data pemilih yang diturunkan hasil sinkronisasi antara DPT (daftar pemilih tetap) dengan DP4 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Ketika disinkronisasi dan turun data ke Kalsel serta kabupaten kota lalu pantarlih melakukan coklit, masih ditemukan data tidak sesuai dengan data DP4.
Kesesuaian angka tidak 100 persen, ada yang 90 persen 80 persen,” ucapnya, seraya menyatakan catatan tersebut disampaikan melalui kuesioner yang diisi dan juga disampaikan kepada KPU RI.
Kas Daerah
Lain tempat sebelumnya soal Mahkamah Konstitusi (MK) putuskan Pemungutan Suara Ulang (PSUdi Banjarbaru, Pemko siapkan anggaran dari Kas Daerah.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarbaru, Jainudin, memastikan anggaran PSU telah disiapkan melalui kas daerah.
“Dari sisi pendanaan sudah kami siapkan. Kami menunggu usulan dari KPU, Bawaslu, serta bidang keamanan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk menghitung kebutuhan dana,” ujarnya.
Jainudin menegaskan bahwa anggaran PSU tidak berkaitan dengan efisiensi anggaran.
Jika jumlah anggaran telah disepakati, dana tersebut akan ditampung dalam APBD Perubahan 2025 dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kota Banjarbaru, Rizana Mirza, menyatakan pihaknya masih menunggu pengajuan anggaran dari KPU Banjarbaru sebelum dievaluasi.
“Jika sudah diajukan, kami akan evaluasi apakah ada pengurangan atau penambahan dana, lalu direkomendasikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dibahas lebih lanjut,” jelasnya. (mns/dev/K-2)
