Oleh : CAKRAWALA BINTANG
Kampanye mengenai sampah yang digaungkan Walikota Banjarmasin memang perlu untuk disikapi oleh lapisan masyarakat yang ada di Banjarmasin. Mengapa tidak, karena sebenarnya masalah sampah, jika pemerintah itu peduli, mereka tentunya akan menyediakan tempat sampah yang sudah dibagi-bagi menjadi beberapa bagian, seperti cerita seseorang yang pernah tinggal di Australia. Dimana katanya, ada lima tempat sampah yang berwarna warni. Apakah itu sampah organik, anorganik, serta golongan sampah lainnya yang ada di masyarakat Australia itu. Masyarakat hanya mengikuti pemerintah, jika pemerintah peduli serta membuat aturan yang bersesuaian dengan pengelolaan sampah itu. Karena sebagian pajak, juga masyararat dikenai akan pengelolaan sampah. Maka lambat laun, disiplin mengenai sampah akan terbentuk dengan sendirinya. Jika memang tempat sampah yang dikelola pemerintah itu disertai himbauan.
Mengenai sistim pemerintah dalam sebuah kota seperti Banjarmasin, maka Walikota akan berpasangan dengan legislatif atau DPRD. DPRD adalah sebagai pengawas, budget juga aturan dan pendanaan sampah, serta membuat undang-dang daerah yang berkenaan dengan kepentingannya masing-masing termasuk sampah. Jika DPRD tidak mengerti akan itu semua, sama saja tidak mengerti fungsinya sebagai wakil rakyat. Hanya menghabiskan anggaran negara pada tiap bulan, untuk tujuan yang tidak jelas. Seperti kasus di Banjarmasin ini, setelah hari raya memasuki bulan Syawal seperti Partai Ummat mengadakan silaturahmi dengan anggota-anggota partai dan masyarakat simpatisan, untuk mengangkat sampah dan membungkusnya pada karung-karung. Namun juga pada akhirnya mengundang Walikota Banjarmasin, untuk meminjam truk pengangkut sampah ketempat pembuangannya. Anehnya, sebenarnya Partai Ummat tidak mempunyai anggota DPRD, untuk mewakili partainya di legislatif, karena kalah dalam pemilihan. Namun sempat-sempatnya juga masih peduli dengan masyara
kat Banjarmasin untuk mengangkut sampah yang tertumpuh dan menjadi “momok” kota.
Pertanyaannya, kemana partai pendukung Walikota? Kok, mereka diam aja seperti tidak peduli dengan keluhan dan apa yang dipikirkan oleh Walikota. Seperti membenarkan arti 4D, yakni datang, duduk, duit dan dengkur, yang sering disematkan pada legislatif yang tidak berfungsi. Apa bedanya dengan istilah sampah masyarakat? Atau seperti orang yang tidak berguna, bahkan seperti pemulung yang sering angkut-angkut sampah itu? Itu adalah gejala di zaman ini, dimana legislatif seperti tidak mengerti akan hakikat wakil rakyat. Dalam kasus ini adalah masalah sampah itu sendiri. Mereka yang menduduki legislatif, tentunya punya gaji, partai yang kuat, serta relasi yang mampu membangun tempat sampah, atau setidaknya meringankan kerja Walikota. Tujuannya juga untuk masyarakat Banjarmasin itu sendiri. Karena manusia yang tidak mengerti fungsinya, sama seperti sampah yang terbuang. Karena itulah sistim pemerintahan di Banjarmasin harus baik dan benar, sehingga dengan demikian akan mampu mengatasi sampah materi.
Namun akan lain jadinya jika program sampah itu sepertinya hanyalah menyalahkan masyarakat, namun wakil-wakil masyarakatnya di legislatif tidak mengerti, fungsi mereka di sana untuk apa dan bagaimana di dalam makna hukum dan keadilan yang hakiki. Maka tujuan kebersihan, untuk membersihkan sampah semata, hanyalah akibat korban dikarenakan masih banyak anggota DPRD seperti sampah masyarakat yang realitanya sulit dibersihkan jika mereka menghabiskan dana negara, namun kota-kota tidak juga mengalami kemajuan.
