PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Guna meningkatkan pemahaman tentang peraturan dan keterampilan dalam menggunakan Katalog Elektronik (E-Katalog) versi 6.0, Pemerintah Provinsi Kalteng menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis, di Palangka Raya, Selasa (3/6/2025).
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Herson B Aden mewakili Plt.Sekda mengatakan E-Katalog versi 6.0 ini diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 10 Desember 2024 lalu.
“Peluncuran ini menandai langkah besar dalam transformasi digital pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan menghadirkan berbagai fitur baru yang mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan,” ujarnya.
Herson mengungkapkan, E-Katalog versi 6.0 dirancang untuk mempermudah proses pengadaan, salah satunya dengan memberikan kemudahan dalam proses pembayaran bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK), karena telah terintegrasi secara otomatis dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Selain itu, E-Katalog versi 6.0 juga mempermudah pelaksanaan e-audit dan pemantauan secara real time untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan (fraud), sehingga memungkinkan pengguna memperoleh informasi dengan lebih cepat.
“Fitur ini juga memberikan gambaran menyeluruh tentang produk impor yang dapat disubstitusi dengan produk dalam negeri sebagai bagian dari upaya industrialisasi,” jelasnya.
Herson menegaskan, proses otomatisasi dalam E-Katalog versi 6.0 akan meminimalkan biaya administrasi, sehingga dapat menghemat anggaran dan mengurangi risiko pemborosan.
Dikatakan, penerapan sistem digital ini juga memberikan akses yang lebih terbuka dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan.
Diakuinya, sistem yang lebih user-friendly pada E-Katalog versi 6.0 tersebut memungkinkan pengguna dengan cepat menemukan informasi yang dibutuhkan dan mempermudah proses transaksi, sehingga mempercepat pengadaan.
“Saya meyakini dengan pemahaman yang baik terhadap penggunaan E-Katalog versi terbaru, kita dapat mewujudkan proses pengadaan barang/jasa yang lebih baik, transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat yang optimal bagi publik atau masyarakat,” tutupnya.
Agenda tersebut dihadiri Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Suharno, Pejabat Teknis Belanja Barang dan Jasa, serta Bendahara Pengeluaran di lingkup OPD Provinsi Kalteng. (drt/KPO-4).
