Oleh : MAYA A
Memasuki awal tahun ini, ramai di media sosial berita Negara yang tak ada habisnya, bahan para Influencer, konten creator, Komedian, ikut membicarakan tentang neagara harini. Sampai-sampai mereka yang mengkritik para rezim sampai diberi peringatan berupa teror-teror dan intimidasi.
Mereka melaporkan ke pihak kepolisan, tentang teror dan intimidasi ini. Bentuk teror yang dilaporkan beragam, mulai dari ancaman fisik, vandalisme, doxing, peretasan digital, bom molotov, kiriman bangkai ayam, hingga intimidasi yang menyasar keluarga korban.
Laman Media Indonesia-Kreator konten, Sherly Annavita, mengungkap telah terjadi vandalisme terhadap kendaraannya. Tempat tinggalnya juga dilempar sekantung telur busuk. “Pagi ini saya keluar rumah dan mendapati satu kantong telur dilempar ke depan rumah,” ujar Sherly. Aksi intimidasi ini terjadi tak lama setelah Sherly mengunggah kritik terkait demokrasi dan kebijakan pemerintah pascabencana.
Media Indonesia-Konten kreator Virdian Aurellio melaporkan mengalami ancaman berulang, peretasan akun media sosial, hingga gangguan terhadap anggota keluarganya.Teror ini muncul setelah ia mengunggah konten yang menyoroti tanggung jawab negara dalam mitigasi bencana dan perlindungan warga terdampak di Sumatra.
Berita tentang Negara harini, memiliki banyak kritik dari masyarakat, terutama para aktivis dan influencer. Hal itu membuat beberapa uknom yang berusaha membungkam mereka yang bersuara dengan beberapa ancaman intimidasi. Para rezim berusaha keras, agar suara mereka yang mengkritik, bersuara untuk keadilan, dan kebijakan yang tidak memihak rakyatnya. Para penguasa harini, menjadi salah satu bukti bahwa sistem demokrasi harini tidak lain hanyalah untuk para mereka yang berkuasa, dan mengambil keuntungan melalui aturan yang dibuat. Kritik terhadap pemerintahan di dalam sistem demokrasi seharusnya menjadi mekanisme kontrol sosial yang sehat. Namun, ketika kritik dibalas dengan ancaman dan intimidasi, terdapat indikasi bahwa kebebasan berpendapat sedang terancam.
Selain itu, apabila ancaman dan intimidasi tersebut dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan dengan rezim, atau jika negara tidak mampu melindungi warganya dari tekanan dan kekerasan, maka sistem yang berjalan cenderung mendekati demokrasi otoriter. Demokrasi otoriter adalah bentuk pemerintahan yang secara formal tetap mempertahankan elemen demokrasi, tetapi secara nyata membatasi kebebasan sipil dan kebebasan berpendapat.
Dalam pandangan Islam, penguasa memiliki peran sebagai pelindung rakyat (junnah). Penguasa bukanlah pihak yang menakut-nakuti atau mengancam rakyatnya. Penguasa bertugas menjaga keamanan dan kesejahteraan rakyat, sehingga kekuasaan bukan alat untuk menindas, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan adil.
Hubungan penguasa dan rakyat dalam Islam juga mengakui hak rakyat untuk mengawasi dan mengkritik penguasa. Kritik yang konstruktif dianggap sebagai bagian dari mekanisme perbaikan pemerintahan. Dalam sejarah Islam, banyak khalifah yang menerima kritik dari rakyat dan memperbaiki kebijakan ketika kritik itu bersifat rasional dan berdasarkan kebenaran.
