BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus memonitor perkembangan inflasi daerah melalui rapat koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Selasa (3/3/2026). Rakor tersebut diikuti secara virtual dari Command Center Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel.
Gubernur Kalsel H Muhidin diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Mursyidah Aminy, didampingi Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Eddy Elminsyah Jaya.
Usai rakor yang dipimpin Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, Eddy menyampaikan inflasi nasional secara month-to-month tercatat 4,76 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Dua komponen utama penyumbang inflasi adalah harga emas dan tarif listrik.
“Kenaikan harga emas dipengaruhi kondisi global, termasuk dinamika di Timur Tengah. Selama sekitar 30 bulan terakhir, harga emas terus meningkat dan kini berada di level tinggi,” jelasnya
Ia menambahkan, faktor kedua berasal dari tarif listrik. “Pada Januari dan Februari 2025 tarif listrik sempat mendapat diskon 50 persen. Saat dibandingkan secara year-on-year dengan Februari 2026, tentu terlihat lonjakan yang cukup signifikan,” ujarnya.
Untuk Kalimantan Selatan, inflasi year-on-year tercatat 5,97 persen. Menurut Eddy, angka tersebut juga dipengaruhi oleh komponen emas dan tarif listrik sebagaimana tren nasional.
Meski demikian, kondisi harga pangan di Kalsel dinilai relatif stabil.
“Harga pangan kita masih terkendali. Namun karena saat ini Ramadan dan mendekati Idul Fitri, pengawasan tetap kita tingkatkan,” katanya.
Ia menyoroti komoditas volatile food, terutama cabai rawit dan cabai merah, yang mengalami kenaikan harga di sejumlah daerah.
“Ini yang perlu kita waspadai bersama. Untuk inflasi month-to-month di Kalsel berada di angka 0,8 persen, sehingga secara umum masih terkendali,” tambahnya.
Sementara itu, Tomsi Tohir menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas upaya menjaga stabilitas harga.
“Jika dibandingkan Ramadan tahun lalu, harga komoditas relatif lebih rendah dan mayoritas masih di bawah harga acuan tertinggi. Terima kasih atas kerja keras seluruh pihak,” imbuhnya.
Rakor tersebut juga diikuti unsur Polda Kalsel dan perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kalsel secara daring sebagai bentuk sinergi dalam pengendalian inflasi daerah.(Adv/dev/KPO-3)
