Mengantisipasi meningkatnya risiko karhutla seiring proyeksi musim kemarau dan potensi fenomena El Nino.
BANJARBARU, KP – Musim kemarau di Kalsel akan terjadi sejak Mei mendatang.
Puncaknya bulan Agustus dan diperkirakan berakhir pada Oktober 2026.
Setiap musim kemarau kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi ancaman.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fathimatuzzahra melalui Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Bambang Marwanto menegaskan bahwa kesiapsiagaan menjadi kunci utama dalam menghadapi musim kemarau
Ia menekankan agar seluruh sarana dan prasarana pengendalian karhutla, seperti selang, mesin pompa air, alat pemadam, serta perlengkapan pendukung lainnya dipastikan dalam kondisi siap pakai.
“Selain itu, pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA) juga akan dilaksanakan pada bulan Mei sebagai upaya memperkuat peran serta masyarakat dalam pencegahan karhutla,” tegasnya.
Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pengutan tersebut dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Kebakaran Lahan Tahun 2026.
Pembentukan satgas menjadi bagian dari strategi nasional untuk mengantisipasi meningkatnya risiko karhutla seiring proyeksi musim kemarau dan potensi fenomena El Nino pada tahun ini.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menyebut penanganan karhutla harus mengedepankan langkah pencegahan yang terencana dan terkoordinasi.
“Kesiapsiagaan seluruh pihak menjadi kunci dalam melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak kebakaran,” tegas Hanif pada Apel Siaga Pengendalian Karhutla Tahun 2026.
Respons cepat dan kerja terpadu lintas sektor untuk menekan potensi kebakaran sejak dini, merupakan langkah yang sangat penting.
Secara nasional, berdasarkan data yang dihimpun pemerintah, jumlah kejadian karhutla pada awal tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan.
Tercatat sebanyak 3.609 titik panas terdeteksi, atau meningkat tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Luas area kebakaran hingga Februari 2026 mencapai lebih dari 32 ribu hektare, dengan wilayah Sumatera dan Kalimantan menjadi daerah yang paling terdampak.
Untuk menghadapi situasi tersebut, Kementerian LH membentuk Satgas Pengendalian Kebakaran Lahan yang terdiri dari tim pendamping, sekretariat, dan tim klarifikasi.
Satgas bertugas memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta memastikan upaya pencegahan dan penanganan kebakaran berjalan efektif hingga tingkat lapangan.
Selain itu, penguatan respons dini terhadap kebakaran menjadi salah satu prioritas utama.
Pemerintah mendorong aktivasi posko pengendalian karhutla di wilayah rawan hingga tingkat desa, serta memastikan kesiapan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan dukungan dari pemerintah daerah maupun pelaku usaha.
“Upaya lain yang dilakukan adalah memperkuat infrastruktur pengendalian karhutla, khususnya di kawasan gambut,” jelas Menteri Hanif.
Langkah tersebut meliputi perbaikan tata kelola air, pembangunan sekat kanal, serta penyediaan sumber air seperti sumur bor dan embung.
Pelaksanaan program ini dilakukan secara kolaboratif bersama pemerintah daerah, dunia usaha, aparat TNI/Polri dan masyarakat.
Selain itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau tahun 2026 akan berlangsung lebih kering dan lebih panjang, dengan indikasi El Nino pada kategori lemah hingga moderat.
Kondisi ini diperkirakan meningkatkan potensi kebakaran, terutama di wilayah rawan seperti Riau dan Kalimantan Barat.
“Pengendalian karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi penuh dari berbagai pihak,” katanya.(mns/K-2)
