PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapperida) menggelar rapat asistensi dan penyepakatan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Pertemuan strategis ini bertujuan memastikan seluruh program pembangunan daerah selaras dengan arah kebijakan nasional serta target jangka menengah.
Perjalanan Perbankan Plt Kepala Bapperida Kalteng, Syahfiri, menjelaskan bahwa asistensi ini merupakan amanat regulasi, termasuk Permendagri Nomor 86, yang mewajibkan pembahasan rancangan akhir RKPD dan Rencana Kerja (Renja) bersama seluruh perangkat daerah.
“Pembahasan ini bertujuan memastikan seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah sudah terakomodir dalam RKPD dan Renja Tahun 2027,” ucap Syahfiri saat membuka kegiatan di Kantor Bapperida Kalteng, Senin (27/4/2026).
Syahfiri menekankan, penyusunan RKPD harus komprehensif, mencakup kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, hingga pendanaan tahunan.
Ia juga mengingatkan, pentingnya keselarasan dokumen dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang).
“Selain itu, penyusunan RKPD dan Renja juga harus selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah seperti RPJMD dan Renstra, serta memperhatikan hasil Rakortekbang dan arah kebijakan nasional,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, terungkap adanya penyesuaian pada proyeksi keuangan daerah.
Syahfiri memaparkan, berdasarkan data terbaru, terjadi penurunan pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berimplikasi pada penataan belanja daerah.
Dalam pemaparan perkembangan keuangan daerah, disebutkan proyeksi pendapatan daerah tahun 2027 mengalami penyesuaian.
“Berdasarkan data terbaru, terjadi penurunan pada Pendapatan Asli Daerah, sehingga menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bersama tim terkait,” paparnya.
Bapperida juga menyoroti pentingnya akurasi data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta pemenuhan target urusan wajib seperti pekerjaan umum, sosial, hingga energi.
Perangkat daerah diminta segera menyelesaikan verifikasi usulan aspirasi dan pokok pikiran DPRD sebelum memasuki tahap reviu oleh aparat pengawas internal.
“Seluruh perangkat daerah diminta memastikan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan telah terinput dengan baik, termasuk capaian target kinerja,” tegas Syahfiri.
Melalui koordinasi intensif ini, Pemprov Kalteng berharap dokumen perencanaan tahun 2027 dapat menjadi instrumen yang terukur untuk menjawab tantangan pembangunan daerah sekaligus mendukung program strategis nasional secara berkelanjutan. (drt/KPO-3)
