PALANGKA RAYA, Kalomantanpost.com – Gubernur provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran menegaskan pentingnya penguatan peran dan akuntabilitas pemerintah desa serta kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalteng Tahun 2026 di Gedung Serbaguna GOR Indoor, Kamis (6/8/2026).
Rakor yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalteng melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa itu mengusung tema “Penguatan Peran dan Akuntabilitas Kepala Desa/Lurah se-Kalteng dalam Mewujudkan Desa Tangguh, Aman, Sejahtera untuk Mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI serta Kartu Huma Betang Sejahtera.”
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat, daerah, hingga desa dan kelurahan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Di acara tersebut Gubernur mengatakan keberhasilan pembangunan hanya dapat dicapai melalui kesamaan visi dan langkah seluruh unsur pemerintahan. Menurutnya, pemerintah desa dan kelurahan memiliki peran vital dalam memastikan pelayanan publik berjalan optimal.
“Saya mengajak seluruh kepala desa dan lurah di Kalteng untuk terus memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap program dan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Gubernur menegaskan pembangunan harus dimulai dari desa dan kelurahan sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat. Karena itu, Pemprov Kalteng terus mendorong pemerataan pembangunan, baik di wilayah pedalaman maupun perkotaan, guna mewujudkan desa yang tangguh, aman, dan sejahtera.
Ia juga menekankan efisiensi anggaran bukan berarti menurunkan kualitas pelayanan. Efisiensi harus dilakukan melalui perencanaan yang cermat, tepat sasaran, serta mengutamakan program yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Gubernur meminta seluruh bupati dan wali kota segera mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dasar pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.
Revisi RTRW dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat adat, mencegah konflik sosial, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Menghadapi puncak musim kemarau 2026, Gubernur juga menginstruksikan seluruh pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah kabupaten dan kota diminta memastikan kesiapan personel, sarana prasarana, anggaran, serta memperkuat sistem deteksi dini.
Kepala desa dan lurah juga diminta terus mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar dan mengoptimalkan Dana Desa untuk memperkuat Desa Tangguh Bencana.
Gubernur juga mengajak seluruh pemerintah desa dan kelurahan memperkuat komitmen memberantas penyalahgunaan narkoba serta memastikan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dilakukan secara objektif dan transparan agar berbagai program bantuan, termasuk Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS), tepat sasaran.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kalteng Linae Victoria Aden mengatakan rakor tersebut bertujuan memperkuat koordinasi, sinergi, dan kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta pemerintah desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Menurutnya, kegiatan itu juga menjadi sarana meningkatkan kapasitas aparatur desa dan kelurahan, mulai dari pencegahan karhutla, pemberantasan narkoba, penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, tata kelola pertanahan, pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat, hingga menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban.
Rakor diikuti Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota se-Kalteng, pimpinan perangkat daerah, instansi vertikal, 136 camat, 1.432 kepala desa, 139 lurah, serta narasumber dari BPS, BNN, BPN, BIN, TNI, Polri, Kejaksaan, dan kalangan mahasiswa.(drt/KPO-3).
