Prlaihari, KP – Wajah pembangunan di Kabupaten Tanah Laut kini tak lagi sekadar urusan alat berat dan kontraktor besar.
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara resmi menggeser paradigma pembangunan infrastruktur dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor utamanya.
Melalui skema Padat Karya Tunai (PKT), proyek fisik kini disulap menjadi motor penggerak ekonomi langsung di tingkat akar rumput.
Langkah nyata ini dikukuhkan saat Bupati Tanah Laut, H. Rahmat Trianto, turun langsung dalam agenda Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Padat Karya Bidang Sumber Daya Air di Kecamatan Takisung, Rabu (13/5/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyerahkan dokumen kontrak swakelola TP4 kepada kelompok masyarakat, memberikan legalitas penuh bagi warga untuk membangun daerahnya sendiri.
Bupati menegaskan bahwa program ini merupakan visi strategisnya bersama Wakil Bupati H. Muhammad Zazuli untuk mengawinkan pembangunan fisik dengan ketahanan ekonomi warga.
“Paradigma yang kita usung adalah pemberdayaan. Dengan melibatkan tenaga kerja lokal secara masif, kita memastikan bahwa APBD tidak hanya menghasilkan output fisik, tetapi juga outcome nyata berupa peningkatan daya beli masyarakat desa,” ujar Bupati Rahmat Trianto.
Menariknya, program ini menerapkan pendekatan Bottom-Up. Artinya, warga di tingkat Rukun Tetangga (RT) diberikan kuasa penuh untuk menentukan sendiri apa yang paling mereka butuhkan—mulai dari menjinakkan banjir lewat normalisasi irigasi hingga mempermudah mobilitas melalui rehabilitasi jalan desa.
Namun, di balik besarnya anggaran yang digelontorkan, Bupati memberikan peringatan keras terkait aspek integritas.
Ia meminta para Kepala Desa dan aparatur terkait untuk tidak main-main dalam mengelola dana publik.
“Pengelolaan anggaran harus dilaksanakan secara akuntabel dan berada di dalam koridor hukum. Sinergi antara pemerintah daerah dan desa adalah kunci agar manfaat pembangunan ini benar-benar terdistribusi secara maksimal tanpa adanya penyimpangan!” tegas Bupati.
Keberhasilan proyek ini tercermin nyata di lapangan, di mana sebanyak 25 Rukun Tetangga (RT) kini bergerak serentak dengan melibatkan 375 warga lokal sebagai tenaga kerja utama.
Program ini juga memberikan injeksi ekonomi yang signifikan melalui stimulus upah sebesar Rp910.000.000,- yang mengalir langsung ke kantong warga.
Berkat antusiasme tersebut, rapor fisik proyek per 13 Mei 2026 melaju cepat hingga menyentuh angka 30%, dan seluruh pengerjaan ditargetkan tuntas dalam waktu 60 hari kalender.
Ambisi besar Pemkab Tanah Laut sebenarnya adalah menduplikasi kesuksesan ini ke seluruh 1.600 RT di 130 desa dan 5 kelurahan.
Meski demikian, Bupati bersikap realistis terkait tantangan kapasitas fiskal daerah. Solusinya, Pemkab menerapkan kebijakan selektif yang berbasis pada skala prioritas dan urgensi dampak sosial-ekonomi.
“Kami berkomitmen agar seluruh wilayah nantinya dapat terakomodasi secara bertahap, menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah yang tersedia,” tambah Bupati Rahmat.
Agenda Monev hari itu ditutup dengan inspeksi teknis ke sejumlah titik proyek. Bukan sekadar seremonial, langkah ini menjadi bukti bahwa meski dikerjakan secara swakelola oleh warga, kualitas infrastruktur yang dihasilkan harus tetap memenuhi standar teknis yang tinggi sekaligus memastikan penyerapan tenaga kerja berjalan tepat sasaran. (rzk/K-6)
