Pelaihari, KP – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut resmi memulai rangkaian Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2025.
Agenda strategis yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tanah Laut ini bekerja sama dengan BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, dibuka secara resmi di Aula BKPSDM setempat, Senin (11/5/2026).
Mewakili Bupati Tanah Laut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Tanah Laut, Akhmad Hairin, membuka kegiatan yang turut dihadiri oleh jajaran pimpinan BPSDMD Kalsel, Kepala BKPSDM Tanah Laut, serta perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
Program orientasi ini dirancang sebagai instrumen krusial untuk mengasah kompetensi PPPK secara komprehensif.
Fokus utama pelatihan tidak hanya tertuju pada aspek teknis fungsional, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai integritas moral, jiwa nasionalisme, serta pembentukan karakter aparatur yang akuntabel dalam menjalankan mandat negara.
Akhmad Hairin memberikan catatan strategis mengenai tuntutan profesionalisme ASN di era disrupsi. Ia menegaskan bahwa bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) merupakan kewajiban dasar, namun kemampuan adaptasi dan inovasi adalah nilai tambah yang wajib dimiliki.
“Melalui orientasi ini, saya mengharapkan seluruh peserta dapat meningkatkan profesionalisme, kedisiplinan, serta kapasitas inovasi. Hal ini mutlak diperlukan agar aparatur mampu memberikan kontribusi nyata bagi akselerasi kemajuan Kabupaten Tanah Laut,” tegas Hairin.
Secara teknis, orientasi tahun 2026 ini diikuti oleh 520 peserta yang mencakup formasi tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
Untuk memastikan efektivitas pembelajaran, pelaksanaan dibagi menjadi 13 angkatan yang akan berlangsung secara maraton mulai 1 Mei hingga 1 Juli 2026.
Setiap angkatan dijadwalkan menjalani metode pembelajaran klasikal kolaboratif selama tiga hari. Melalui skema ini, para abdi negara baru tersebut diharapkan mampu memahami esensi peran dan tanggung jawab mereka sebagai ASN yang profesional sejak fase awal penugasan.
Pemerintah daerah berharap, hasil dari orientasi ini akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) pemerintahan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas tinggi dalam melayani masyarakat di Bumi Tuntung Pandang. (rzk/K-6)
