Pelaihari, KP – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mulai bersiap menghadapi tantangan fiskal di masa depan. Dalam Rapat Paripurna DPRD Tala dengan agenda penyampaian Raperda, pandangan umum fraksi, hingga jawaban kepala daerah di Ruang Rapat Utama Dewan, Rabu (17/6/2026).
Bupati Tala H. Rahmat Trianto secara terbuka memaparkan adanya proyeksi penurunan anggaran daerah pada tahun 2027 mendatang.
Rapat paripurna tersebut dihadiri langsung oleh Bupati H. Rahmat Trianto bersama Wakil Bupati H. M. Zazuli serta unsur pimpinan dan anggota DPRD Tala.
Menanggapi proyeksi penurunan kapasitas fiskal tersebut, Bupati menegaskan bahwa Pemkab Tala dituntut bergerak cepat mengoptimalkan sektor-sektor potensial guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami harus mengambil langkah antisipatif sejak dini. Optimalisasi sektor potensial seperti pariwisata akan terus dipacu untuk menekan ketergantungan fiskal dan menjaga stabilitas pembangunan daerah,” ujar Rahmat Trianto.
Selain memaparkan proyeksi fiskal ke depan, Bupati juga menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun bersama legislatif selama tahun anggaran 2025.
Namun, ia tidak menampik adanya sejumlah catatan merah dalam realisasi program strategis berdasarkan evaluasi internal pemerintah daerah.
Di hadapan para legislator, Rahmat mengakui beberapa program belum terealisasi secara maksimal, di antaranya program penyediaan rumah layak huni yang masih menyisakan kekurangan target, serta program cetak sawah yang terhambat kendala lapangan dan faktor cuaca.
“Kami telah mencatat seluruh masukan, kritik, dan saran dari fraksi-fraksi DPRD. Ini akan menjadi instrumen krusial dan bahan evaluasi untuk menyempurnaan serta meningkatkan kualitas pelaksanaan program ke depan,” tambahnya.
Sebagai bagian dari strategi menghadapi dinamika anggaran, Pemkab Tala juga terus mengebut reformasi birokrasi melalui akselerasi digitalisasi tata kelola keuangan hingga ke tingkat desa demi menjamin transparansi.
Terkait aspek akuntabilitas, Pemkab Tala berkomitmen penuh menuntaskan seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna memperbaiki catatan administratif, meskipun Bumi Tuntung Pandang kembali sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun ini. (rzk/K-6)
