Oleh : Revina
Aktivis Muslimah
Ancaman PHK masih terus terjadi akibat tekanan konflik global, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya produksi yang membebani perusahaan. Berdasarkan laporan Kompas.id (25/5/2026), pada Januari–April 2026 tercatat sebanyak 15.425 pekerja mengalami PHK. Sebagian besar terjadi di daerah industri Jawa Barat, kemudian disusul Kalimantan Selatan, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. Salah satu kasus terbaru terjadi di PT Xacti Indonesia, Depok, Jawa Barat, yang menyebabkan 350 karyawan kehilangan pekerjaan akibat dampak konflik global yang berpengaruh terhadap kenaikan harga bahan baku, BBM, dan biaya produksi–CNN Indonesia (26/5/26).
Selain itu, persaingan mencari kerja semakin ketat. Satu lowongan pekerjaan dapat menerima ratusan hingga ribuan pelamar. Berdasarkan data JobStreet by SEEK yang dikutip CNBC Indonesia (29/5/2026), satu iklan lowongan kerja rata-rata dapat menerima sekitar 500–600 lamaran, bahkan lebih untuk posisi tertentu.
PHK merupakan buah logis dari sistem kapitalisme yang menjadikan buruh sebagai komoditas. Dalam sistem kapitalisme, tenaga kerja sering dipandang sebagai faktor produksi yang dapat digunakan ketika menguntungkan dan dikurangi ketika dianggap membebani perusahaan. Perusahaan dituntut untuk memaksimalkan keuntungan, sehingga ketika biaya tenaga kerja dianggap mengurangi profit, PHK menjadi pilihan yang diambil. Krisis ekonomi dan tekanan pasar sering kali direspons dengan pengurangan tenaga kerja untuk mempertahankan modal perusahaan.
Kapitalisme juga menyebabkan modal terkonsentrasi pada segelintir pemilik modal sehingga lapangan kerja hanya tersedia ketika memberikan keuntungan. Pekerjaan tidak selalu dibuka berdasarkan kebutuhan masyarakat, tetapi berdasarkan pertimbangan keuntungan ekonomi. Akibatnya, banyak pekerjaan yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat tidak berkembang karena dianggap kurang menguntungkan. Di sisi lain, otomatisasi dan efisiensi perusahaan dapat menyebabkan pengurangan tenaga kerja meskipun masyarakat masih membutuhkan pekerjaan.
Dalam kondisi tersebut, negara yang menerapkan sistem kapitalisme cenderung berperan sebagai penjaga kepentingan pemilik modal. Ketika terjadi PHK, negara biasanya memberikan bantuan sosial atau program sementara untuk mengurangi dampak, tetapi tidak menyelesaikan akar masalah yang menyebabkan PHK. Perlindungan pekerja sering kali berhadapan dengan kepentingan menjaga investasi dan stabilitas ekonomi.
Berbeda dengan kapitalisme, sistem Islam memandang negara sebagai raa’in atau pengurus rakyat yang memiliki tanggung jawab menjamin kesejahteraan masyarakat. Negara tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi. Melalui pengelolaan Baitul Maal, negara memiliki peran dalam menyediakan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
Dalam sistem ekonomi Islam, kekayaan tidak boleh hanya berputar pada segelintir orang. Negara memiliki kewajiban menciptakan distribusi ekonomi yang lebih adil dan membuka peluang kerja agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerja juga dipandang sebagai manusia yang memiliki hak, bukan sekadar alat produksi. Hubungan kerja diatur melalui akad ijarah dengan pemberian upah (ujrah) yang sesuai, bukan sekadar menekan biaya tenaga kerja demi keuntungan.
Sistem Islam juga menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak boleh sepenuhnya bergantung pada perusahaan atau pemberi kerja. Pemenuhan kebutuhan dasar merupakan tanggung jawab negara. Pemerintah wajib memastikan setiap individu memperoleh kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Negara juga berkewajiban membuka lapangan kerja serta membantu masyarakat yang tidak memiliki pihak yang menanggung kehidupannya.
Dengan demikian, perbedaan utama antara sistem kapitalisme dan sistem Islam terletak pada cara memandang manusia dan ekonomi. Kapitalisme menempatkan keuntungan dan modal sebagai pusat pengelolaan ekonomi, sedangkan Islam menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tanggung jawab utama negara. PHK dalam kapitalisme muncul karena orientasi keuntungan dan kepentingan modal, sementara Islam menawarkan sistem yang berfokus pada perlindungan, pemenuhan kebutuhan, dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu kita perlu kembali pada sistem Islam agar tercapai kehidupan yang sejahtera. Namun, sistem Islam hanya dapat diterapkan secara sempurna jika ada institusi negara yang menaunginya, yaitu khilafah. Maka sudah sepatutnya kita menyadari dan saling berjuang bersama untuk mewujudkan kembali kehidupan Islami melalui penegakan khilafah demi kehidupan yang berkah sebab memenuhi seluruh perintah Allah melalui pelaksanaan hukum-hukum-Nya secara kaffah (menyeluruh).
