BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Selatan, M. Yani Helmi atau yang akrab disapa Paman Yani, mempertanyakan kebijakan penambahan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di tengah kondisi fiskal yang dinilai semakin berat.
Hal tersebut disampaikannya saat rapat Banggar DPRD Kalsel di Banjarmasin, Senin (01/07/2026).
Menurutnya, kondisi perekonomian masyarakat pada 2026 lebih berat dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, pemerintah daerah juga akan menghadapi penyesuaian dana transfer, seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta sumber pendapatan lainnya.
Paman Yani mengungkapkan, dalam pertemuan beberapa hari lalu antara para kepala daerah dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait, terdapat daerah yang mengaku mengalami defisit anggaran hingga kesulitan membayar gaji pegawai.
“Sementara di daerah kita, realisasi belanja pegawai tahun 2025 baru sekitar 63,71 persen. Dengan kondisi seperti ini, apakah tepat jika pemerintah masih membuka penerimaan pegawai baru?” ujarnya.
Ia juga menyoroti kebutuhan penambahan pegawai di Sekretariat DPRD Kalsel yang beberapa kali diusulkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan dewan, namun belum terealisasi.
Di sisi lain, pemerintah disebut masih menerima pegawai daerah.
“Di mana letak semangat efisiensi yang selama ini digaungkan? Hal ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” katanya.
Menurut Paman Yani, masyarakat saat ini memahami bahwa tidak ada lagi penerimaan pegawai. Apabila kenyataannya berbeda, dikhawatirkan akan memunculkan pertanyaan hingga polemik di tengah masyarakat.(nau/KPO-1)
