BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Pemerintah, pelaku usaha, dan aparat penegak hukum didorong memperkuat sinergi untuk mewujudkan tata kelola pertambangan batu bara yang berkelanjutan di Kalimantan Selatan (Kalsel).
Sebab di tengah tingginya produksi batu bara di daerah ini, praktik pertambangan ilegal hingga tumpang tindih perizinan masih menjadi tantangan yang harus segera dibenahi.
Hal tersebut mengemuka dalam Road Show dan Workshop Tata Kelola Pertambangan Batu Bara Kalsel yang digelar Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI-ICMA) di salah satu hotel di Kota Banjarmasin, Kamis (2/7/2026).
Direktur Eksekutif APBI-ICMA, Gita Mahyarani, mengatakan Kalsel merupakan salah satu daerah strategis dalam industri batu bara nasional. Dari sekitar 15 perusahaan anggota APBI yang beroperasi di provinsi tersebut, kontribusi produksinya mencapai hampir 70 persen dari total produksi batu bara di Kalsel.
“Karena itu, kegiatan ini kami selenggarakan bukan hanya untuk anggota APBI, tetapi juga seluruh pelaku usaha yang berada dalam rantai pasok industri batu bara,” ujarnya.
Menurut Gita, salah satu fokus utama dalam forum tersebut adalah memperkuat penerapan good mining practice melalui kolaborasi antara perusahaan, aparat kepolisian, dan instansi yang membidangi sektor energi dan sumber daya mineral.
Gita menilai penanganan pertambangan ilegal tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi yang berkelanjutan agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga mampu mencegah munculnya pelanggaran baru.
“Kami ingin memetakan persoalan-persoalan yang masih terjadi di sektor pertambangan. Bukan hanya penambangan ilegal, tetapi juga tumpang tindih izin dan berbagai aspek penegakan hukum lainnya yang masih perlu mendapat perhatian,” kata Gita.
Selain membahas aspek tata kelola, APBI juga mendorong perusahaan mulai beradaptasi dengan perkembangan industri melalui elektrifikasi operasional tambang.
Menurut Gita, langkah tersebut berpotensi menekan biaya operasional di tengah meningkatnya harga bahan bakar serta mendukung upaya pengurangan emisi karbon.
“Memang membutuhkan investasi yang tidak sedikit, tetapi ke depan potensinya sangat menjanjikan,” ujarnya.
Forum tersebut juga menjadi wadah sosialisasi berbagai kebijakan baru di sektor pertambangan, termasuk implementasi skema DSI yang direncanakan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. APBI berharap seluruh pelaku usaha memiliki pemahaman yang sama agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi.
Ia juga turut mengapresiasi langkah Kepolisian Daerah Kalsel yang telah menangani ratusan perkara di sektor pertambangan. Meski demikian, ia menekankan bahwa penegakan hukum harus mampu memberikan efek pembelajaran sehingga pelanggaran serupa tidak terus berulang.
“Yang lebih penting adalah bagaimana proses itu menjadi pembelajaran dan pencegahan bagi seluruh perusahaan agar tata kelola pertambangan semakin baik,” tegasnya.
Melalui kegiatan tersebut, APBI juga memperkenalkan berbagai praktik terbaik (best practice) yang telah diterapkan perusahaan anggotanya. Praktik itu diharapkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan skala menengah maupun kecil dalam meningkatkan standar pengelolaan tambang yang aman, patuh terhadap regulasi, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Pemprov Kalsel, Adi Santoso menyambut baik penyelenggaraan roadshow dan workshop tata kelola pertambangan di Kalsel.
Adi Santoso menilai kegiatan itu sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata.
“Kegiatan ini mudah-mudahan bisa mengakomodasi berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian publik terkait sektor pertambangan,” kata Adi Santoso.(ham/KPO-4)
