Pelaihari, KP — Pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara resmi meminta pihak BPJS Kesehatan untuk melakukan penyesuaian terhadap skema pembiayaan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar selaras dengan kapasitas riil keuangan daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kepesertaan JKN yang diselenggarakan di Algoritma Resto, Pelaihari, pada hari Kamis, (30/7/2026).
Forum koordinasi tahap kedua yang menghadirkan para pemangku kepentingan utama ini dihadiri oleh Kepala Cabang BPJS Kesehatan Banjarmasin, Apt. Rinaldi Wibisono, Farm., perwakilan Komisi II DPRD Tanah Laut, serta pimpinan instansi teknis terkait.
Instansi tersebut meliputi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, and Inovasi Daerah (Bapperida).
Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut, Ismail Fahmi, S.E., M.T., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terjalinnya sinergi lintas sektoral.
Namun demikian, beliau menegaskan urgensi penyelarasan program dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang saat ini berada dalam keterbatasan fiskal.
“Alhamdulillah kita bisa bertemu dan sama-sama memberi masukan. Kami sangat mendukung kegiatan kesehatan untuk masyarakat, tetapi kemampuan keuangan daerah kita juga perlu dipahami bersama,” ujar Ismail Fahmi.
Lebih lanjut, beliau memaparkan bahwa proyeksi APBD Tahun Anggaran 2027 diperkirakan berada pada angka Rp1,92 triliun, mengalami selisih signifikan dari pagu perencanaan awal yang mencapai Rp2,7 triliun.
Sementara itu, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026, alokasi anggaran untuk program JKN disepakati sebesar Rp12 miliar dari total kapasitas fiskal daerah sebesar Rp49 miliar, setelah dialokasikan untuk pemenuhan hak finansial tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pekerja alih daya (outsourcing).
- Proyeksi APBD 2027: Rp1,92 triliun (menurun dari estimasi awal Rp2,7 triliun).
- Alokasi Anggaran JKN (APBD-P 2026): Rp12 miliar dari total kapasitas daerah Rp49 miliar.
“Kami tidak berani meninggikan proyeksi jika kemampuannya terbatas, karena khawatir berujung gagal bayar di akhir tahun,” tegasnya.
Kebijakan anggaran yang berlandaskan prinsip kehati-hatian ini ditempuh guna memastikan stabilitas keuangan daerah tetap terjaga tanpa mengabaikan pemenuhan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berharap koordinasi komprehensif ini mampu menghasilkan kesepakatan yang realistis, objektif, dan menghindarkan daerah dari risiko beban finansial sepihak.
“Harapan kami, kita bisa sama-sama menjalankan program ini sesuai kemampuan yang ada, bukan sebaliknya justru gagal bayar di akhir tahun,” pungkasnya. (rzk/K-6)
