BANJARBARU, Kalimantanpost.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menempatkan sektor infrastruktur sebagai prioritas utama dalam penganggaran tahun 2027.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Kepala Bappeda Kalsel, Astuty Suprapti mengatakan hal tersebut pada kegiatan bincang santai bertema “Tugul Maharagu, Begawi Laju, Banua Maju” yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel bersama insan pers di Depot Soraya Banjarmasin, Selasa (4/8/2026).
Pemerintah mengakui pembangunan infrastruktur membutuhkan anggaran yang besar. Namun, manfaatnya diyakini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalimantan Selatan.
“Penganggaran terbesar memang diarahkan ke sektor infrastruktur karena dampaknya bisa dirasakan secara luas oleh masyarakat,” ungkap perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Selatan.
Dalam menyusun program pembangunan, pemerintah membagi Kalimantan Selatan ke dalam tiga klaster utama sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Klaster pertama adalah Banjarbakula yang meliputi Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, dan Barito Kuala. Klaster kedua adalah kawasan pesisir yang mencakup Tanah Bumbu dan Kotabaru. Sementara klaster ketiga, Banua Anam, terdiri atas enam kabupaten di wilayah hulu.
Pembagian klaster tersebut dilakukan agar pembangunan dapat disesuaikan dengan potensi unggulan setiap daerah. Di wilayah pesisir, misalnya, pemerintah mendorong pembangunan jalan, jembatan, serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekar Putih di Kabupaten Kotabaru.
Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi motor penggerak baru perekonomian Kalimantan Selatan, terutama dengan dukungan jalur logistik dan pelabuhan yang strategis.
Sementara itu, wilayah Banua Anam didorong melalui pengembangan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga industri berbasis sumber daya alam. Salah satu program unggulan yang mendapat perhatian adalah pengembangan itik Alabio di Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui inovasi “SINTIWA”, yang sebelumnya mendapat perhatian dari Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari upaya penurunan stunting dan kemiskinan.
Pemerintah juga mengalokasikan bantuan keuangan sebesar Rp500 juta kepada masing-masing kabupaten dan kota untuk mendukung sejumlah program prioritas, termasuk pengentasan buta huruf melalui pendidikan paket A, B, dan C.
Menurut Bappeda, program tersebut merupakan bagian dari realisasi 10 janji Gubernur Kalimantan Selatan. Meskipun pendidikan kesetaraan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah provinsi tetap memberikan dukungan melalui bantuan keuangan.
Hal serupa juga dilakukan terhadap program pengembangan pesantren modern. Pemerintah provinsi tidak membangun fasilitas fisik pesantren karena kewenangannya berada di bawah Kementerian Agama, melainkan mendorong peningkatan kualitas pembelajaran dan kerja sama lintas sektor.
Selain itu, pembangunan infrastruktur strategis, seperti jalan penghubung Banjarmasin-Tanah Bumbu, jembatan menuju Kotabaru, hingga akses menuju Kawasan Ekonomi Khusus Mekar Putih, diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan mencapai 8,1 persen pada 2029. Namun, target tersebut dinilai cukup berat mengingat adanya penurunan transfer ke daerah (TKD) pada 2027 yang diperkirakan mencapai Rp1,7 triliun.
Saat ini, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan berada pada angka 5,22 persen, sementara target jangka menengah pada 2026 dipatok sebesar 6 persen.
Meski demikian, pemerintah optimistis target tersebut dapat dicapai. Sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai sekitar 76 poin, melampaui target awal sebesar 74 poin.
Angka kemiskinan juga berhasil ditekan hingga sekitar 3,4 persen, lebih baik dari target yang ditetapkan sebelumnya.
Pemerintah berharap berbagai program pembangunan yang telah dirancang dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.(nau/KPO-1)
