BANJARBARU, Kalimantanpost.com — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memperketat pengawasan terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
Puluhan entitas korporasi kini menjadi sasaran penindakan, dengan potensi kewajiban ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan mencapai Rp15 triliun.
Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap perusahaan maupun pihak yang sengaja membakar lahan untuk kepentingan ekonomi.
Penindakan dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum lingkungan, termasuk penghitungan kerugian negara dan biaya pemulihan terhadap kawasan yang terdampak karhutla.
”Untuk hukuman atau sanksi kepada perusahaan itu menjadi wilayah kami di Kementerian Lingkungan Hidup. Ada perhitungan kerugian negara dan biaya pemulihan. Angkanya tidak main-main, potensi kerugian negara mencapai Rp5 triliun dan biaya pemulihan lingkungan hampir Rp10 triliun,” ujar Menteri LH saat meninjau penanganan karhutla di Banjarbaru, Kalsel.
Dengan demikian, total potensi kerugian dan biaya pemulihan yang dihitung pemerintah dapat mencapai sekitar Rp15 triliun.
Penindakan tidak hanya menyasar korporasi. Kepolisian juga terus memproses pelaku pembakaran lahan secara perorangan.
Sedikitnya 72 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus karhutla yang tersebar di sembilan wilayah kepolisian daerah di Indonesia.
Selain penegakan hukum, pemerintah memperkuat langkah mitigasi untuk menghadapi persoalan ketersediaan air yang menjadi salah satu tantangan utama dalam penanganan Karhutla.
Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sejumlah sumur bor di titik-titik rawan kebakaran. Sumur tersebut dirancang memiliki kedalaman sekitar 40 hingga 50 meter.
Keberadaan sumur bor diharapkan dapat menyediakan sumber air yang lebih dekat dengan lokasi karhutla. Air juga dibutuhkan untuk membasahi kembali lahan, terutama kawasan gambut, sehingga potensi munculnya api susulan dapat ditekan.
Upaya tersebut menjadi penting di tengah kondisi kemarau yang membuat sumber air permukaan di sejumlah wilayah mulai mengalami penurunan.
Di sisi lain, pemerintah menyebut luasan karhutla pada periode berjalan masih jauh lebih rendah dibandingkan kondisi pada 2023.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), luas karhutla pada 2023 mencapai sekitar 190 ribu hektare. Sementara pada periode berjalan saat ini, luasan yang terdata berada di kisaran 8 ribu hektare.
Meski demikian, pemerintah tetap meminta kewaspadaan ditingkatkan. Sebab, kondisi cuaca kering dan menurunnya ketersediaan air berpotensi membuat api cepat meluas.
Masyarakat juga kembali diingatkan untuk tidak melakukan pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara membakar.
Selain upaya pemadaman, mitigasi dan penegakan hukum, pemerintah bersama masyarakat juga mendorong pelaksanaan salat Istisqa di sejumlah wilayah terdampak sebagai ikhtiar menghadapi kondisi kekeringan.
Dampak karhutla juga dirasakan warga yang tinggal di sekitar kawasan terdampak. Salah satunya Nanik. Ia mengatakan kekeringan dan kabut asap telah dirasakan selama sekitar dua pekan terakhir.
Meski lahan miliknya tidak terdampak langsung kebakaran, asap dari karhutla tetap mengganggu aktivitas sehari-hari.
”Kami sudah merasakan kekeringan dan asap sekitar dua minggu ini. Lahan memang tidak terbakar, tetapi asapnya sangat mengganggu aktivitas sehari-hari,” ujar Nanik.
Pemerintah kini menggabungkan langkah pemadaman, penyediaan sumber air, pencegahan kebakaran baru dan penegakan hukum untuk menekan dampak karhutla.
Penindakan terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran juga diharapkan menjadi efek jera agar praktik pembakaran lahan tidak terus berulang di tengah ancaman musim kemarau.(dev/KPO-4)
