BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Jurnalis perempuan didorong tidak sekadar menjadi penyampai informasi, tetapi mampu membaca persoalan sejak dini, mengawal kepentingan publik dan mendorong perubahan melalui pemberitaan yang kritis, akurat serta berperspektif keadilan.
Pesan tersebut mengemuka dalam Silaturahmi dan Diskusi Reflektif bertema “Perempuan dan Media: Merawat Kedaulatan Informasi, Menebar Keadilan” yang digelar Forum Jurnalis Perempuan (FJP) Kalimantan Selatan di WKK Stage, Sabtu (29/8/2026).
Kegiatan menghadirkan Ketua FJP Kalsel Hj Sunarti, praktisi media sekaligus Ketua Tim Berita TVRI Kalsel Dr. Hj Ratna Sari Dewi, serta Ketua Pusat Studi Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan LPPM ULM Dr. Hj. Hastin Umi Anisah, SE, MM, CT.NNLP, CH.t.
Ketua FJP Kalsel Hj Sunarti menegaskan, tantangan jurnalisme di tengah derasnya arus informasi digital bukan lagi sekadar siapa yang paling cepat memberitakan, melainkan siapa yang mampu menghadirkan informasi yang benar, terverifikasi dan dapat dipercaya.
“Kecepatan tidak boleh mengalahkan akurasi. Bagi jurnalis, verifikasi bukan sekadar prosedur, tetapi bentuk tanggung jawab kepada publik,” ujarnya.
Menurut Sunarti, prinsip saring sebelum sharing dan verifikasi sebelum publikasi harus tetap menjadi pegangan, meski jurnalis menghadapi tekanan untuk menghasilkan berita secepat mungkin.
Selain akurasi, ia menekankan pentingnya perspektif keadilan. Media memiliki kekuatan menentukan suara siapa yang mendapat ruang dan isu apa yang menjadi perhatian masyarakat.
Keberimbangan, katanya, tidak cukup hanya menghadirkan dua pihak. Jurnalis juga harus memastikan pemberitaan tidak memperkuat stigma, diskriminasi maupun ketimpangan, termasuk terhadap perempuan.
“Kritik boleh tajam, tetapi harus berpijak pada fakta dan kepentingan publik,” tegasnya.
Sunarti menilai kehadiran jurnalis perempuan di ruang redaksi menjadi penting karena dapat memperkuat keberagaman perspektif, terutama dalam mengangkat persoalan kelompok yang selama ini kurang mendapatkan ruang.
Tantangan tersebut semakin kompleks dengan perkembangan media sosial dan kecerdasan buatan (AI). Jurnalis dituntut mampu membedakan fakta, opini, manipulasi dan informasi menyesatkan.
“Jurnalisme masa depan membutuhkan kompetensi, kreativitas dan integritas,” katanya.
Jangan Datang Saat Api Sudah Membesar
Sementara itu, Dr. Hj Ratna Sari Dewi mengingatkan jurnalis, khususnya perempuan, agar tidak hanya datang ketika bencana sudah terjadi.
Ia mencontohkan pemberitaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang selama ini kerap menguat ketika api telah membesar dan kabut asap mulai mengganggu masyarakat.
Padahal, karhutla merupakan ancaman yang memiliki pola berulang dan dapat diperkirakan, terutama memasuki musim kemarau maupun ketika terdapat fenomena iklim seperti El Niño.
“Ini kejadian yang berulang dan bisa diprediksi. Karena kita sudah tahu kapan akan mengalami kemarau,” ujarnya.
Menurut Dewi, media seharusnya membangun sistem peringatan dini melalui pemberitaan. Ketika ancaman kemarau panjang sudah diketahui, pers dapat mulai mempertanyakan kesiapan pemerintah, ketersediaan air, sarana pemadaman hingga kondisi lahan yang rawan terbakar.
“Selama ini kita sering hanya memberitakan peristiwa yang sudah terjadi atau akan terjadi, tanpa memberikan warning kepada para pemangku kepentingan tentang apa yang akan terjadi,” katanya.
Ia menegaskan, fungsi preventif tersebut bukan berarti jurnalis mencampurkan opini ke dalam berita. Sebaliknya, pemberitaan harus tetap berbasis fakta, data dan narasumber yang kompeten.
“Cari narasumber yang kuat, cari akademisi untuk memperkuat analisa. Kita tidak boleh beropini, tetapi kita bisa mengarahkan agenda agar semua fokus pada preventif,” tegasnya.
Dewi juga mengingatkan media massa agar tidak kalah fungsi dari media sosial. Masyarakat kini dapat merekam dan menyebarkan peristiwa dalam hitungan menit.
Karena itu, nilai tambah pers harus terletak pada kemampuan menggali akar persoalan, melakukan verifikasi, menghadirkan konteks dan mengawal isu hingga mendorong perubahan kebijakan.
“Social power itu adalah gerakan kelompok yang bisa memengaruhi kebijakan pemerintah. Kita kuat kalau kita bersatu,” ujarnya.
Pahami Karakteristik Kalsel
Senada dengan itu, Dr. Hj. Hastin Umi Anisah mendorong perempuan, termasuk jurnalis, untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi agar mampu mengambil peran lebih besar di tengah perubahan teknologi, ekonomi dan lingkungan.
Menurut Hastin, perempuan tidak cukup hanya menjadi pelaku ekonomi maupun penyampai informasi. Perempuan harus menjadi sumber daya manusia yang terus belajar dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.
“Bukan hanya UMKM yang harus naik kelas, tetapi perempuan sebagai sumber daya manusia juga harus naik kelas,” ujarnya.
Dalam konteks jurnalistik, kemampuan menulis saja dinilai tidak cukup. Jurnalis harus memahami teknologi digital, media sosial dan AI, tanpa kehilangan etika, integritas serta keberpihakan pada kebenaran.
Hastin juga menyoroti pentingnya pemahaman terhadap karakteristik lingkungan Kalimantan Selatan, khususnya dalam memberitakan karhutla.
Menurutnya, Kalsel memiliki kawasan rawa dan lahan gambut dengan karakteristik ekologis yang berbeda dengan tanah mineral. Ketika kandungan air gambut menurun pada musim kemarau, kawasan tersebut menjadi lebih rentan terbakar dan api bahkan dapat bertahan di bawah permukaan.
“Kalau kita berbicara tentang pengelolaan lingkungan, kita harus melihat karakteristik tanahnya. Kalsel punya wilayah rawa dan gambut yang memiliki karakteristik tersendiri,” katanya.
Karena itu, pemberitaan lingkungan tidak seharusnya berhenti pada jumlah titik api, luas lahan terbakar atau kepulan asap. Jurnalis perlu menggali keterkaitan antara karhutla, tata kelola lahan, tata air, ketersediaan air, perubahan iklim dan kebijakan pemerintah.
“Peran kita bukan hanya menjadi korban. Kita bisa mencegah, mengeluarkan informasi dan menggerakkan perubahan,” tegasnya.
Ia menilai dampak karhutla juga tidak berhenti pada kerusakan lingkungan. Kabut asap dan memburuknya kualitas udara dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan berdampak lebih besar terhadap kelompok rentan.
Karena itu, media harus menempatkan kepentingan publik sebagai pijakan utama dalam setiap pemberitaan.
Pers Harus Punya Daya Dorong
Ketiga pemantik sepakat bahwa kedaulatan informasi hanya dapat dijaga jika pers tetap dipercaya publik. Untuk itu, jurnalis perempuan perlu memperkuat kompetensi, keberanian, independensi dan integritas.
Media juga dituntut tidak hanya menjadi “pemadam” informasi setelah sebuah persoalan terjadi, tetapi mampu menjadi bagian dari upaya pencegahan.
Dalam isu karhutla, misalnya, media dapat mengawal kesiapan pemerintah menghadapi musim kemarau, kondisi sumber air, kesiapan sarana pemadaman, tata kelola lahan hingga kebijakan pencegahan.
Pemberitaan yang dilakukan secara konsisten dan kolaboratif diharapkan mampu membangun kesadaran publik sekaligus memberikan tekanan positif agar pemerintah dan pemangku kepentingan mengambil langkah nyata.
Pada akhirnya, jurnalisme bukan hanya tentang menulis apa yang terlihat, tetapi juga keberanian membaca apa yang mungkin terjadi dan memastikan kepentingan publik tetap menjadi tujuan utama.
“Jangan hanya memberitakan peristiwa. Mulai peka terhadap apa yang akan terjadi, kita harus leading dan serentak memberitakannya,” pungkas Ratna.
Kegiatan yang diikuti perwakilan AJI, IJTI, jurnalis senior serta keluarga besar FJP Kalsel tersebut didukung Bank Kalsel, PT Ambapres, PDAM dan DLU.(nau/KPO-1)
