BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin kini mulai melirik potensi pundi-pundi rupiah baru untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Objek teranyar yang masuk dalam radar pencarian pendapatan ini adalah Taman Satwa Edukasi Jahri Saleh, yang baru saja diresmikan pemanfaatannya pada Minggu (30/8/2026) lalu.
Tak membuang waktu lama pasca peresmian, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin langsung bergerak cepat. Instansi ini mulai melakukan pemetaan mendalam terkait seberapa besar proyeksi perputaran uang yang bisa dihasilkan dari kawasan wisata edukasi tersebut.
Kepala Bidang Pendataan BPKPAD Kota Banjarmasin, Muhammad Syahid, menegaskan tingginya antusiasme masyarakat terhadap taman satwa ini membuka celah besar bagi penerimaan daerah. “Tentu saja, kawasan wisata edukasi ini sekarang menjadi salah satu target utama kita untuk memacu pertumbuhan PAD Banjarmasin,” ungkap Syahid.
Lebih rincinya, ada beberapa instrumen yang dibidik sebagai sumber aliran dana segar bagi kas daerah. Potensi utama yang disasar meliputi penarikan retribusi dari sektor perparkiran kendaraan pengunjung, tarif tiket masuk ke area taman, hingga ongkos penyewaan berbagai wahana.
Untuk teknis pengelolaannya di lapangan, sistem pemungutan akan dibagi lintas instansi sesuai kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Untuk pembagiannya, pengelolaan lahan parkir dipegang penuh oleh kawan-kawan Dishub, sedangkan untuk retribusi tiket masuk akan ditangani langsung oleh DKP3,” jelasnya.
Kendati peluang cuan sudah di depan mata, BPKPAD nyatanya belum berani mematok angka pasti terkait target PAD yang harus disumbangkan oleh Taman Satwa Edukasi Jahri Saleh tahun ini. Hal ini lantaran masih ada beberapa landasan aturan hukum yang perlu dimatangkan terlebih dahulu oleh pemerintah kota.
Ketiadaan target pasti tersebut dikarenakan proses perumusan aturan payung hukum yang belum sepenuhnya rampung. “Saat ini regulasinya masih dalam tahap pematangan, kami sedang menggodok Perda yang nantinya akan mengatur secara rinci besaran tarif tiket masuk lokasi maupun harga untuk setiap wahananya,” beber Syahid.
Sejalan dengan upaya penggalian potensi PAD tersebut, Pemko Banjarmasin juga merancang skema pembayaran yang lebih modern dan transparan. Rencananya, seluruh ekosistem transaksi di kawasan tersebut akan diarahkan menggunakan sistem pembayaran digital berbasis QRIS yang terafiliasi dengan Bank Kalsel.
Terkait wacana digitalisasi tersebut, BPKPAD saat ini tengah mematangkan berbagai persiapan teknis. “Kami sedang menyiapkan segala kebutuhan teknis di lapangan agar sistem pembayaran berbasis QRIS ini bisa segera diterapkan secara optimal, baik untuk di loket masuk maupun area parkir,” ujar Syahid.
Transformasi menuju transaksi digital ini diyakini sebagai cara paling jitu untuk menekan potensi kebocoran retribusi. Selain itu, langkah ini akan sangat meningkatkan transparansi sekaligus memudahkan aparatur dalam memaksimalkan penyerapan uang daerah.
Fokus digitalisasi ini pun turut menyasar para juru parkir (jukir) yang beroperasi di wilayah tersebut maupun area kota lainnya. “Kami terus berkoordinasi secara intensif dengan Dishub untuk memetakan titik-titik parkir mana saja di Banjarmasin yang sudah siap menerapkan transaksi digital kepada masyarakat,” tegasnya.
Sebagai pemanis untuk mendorong antusiasme para jukir beralih ke nontunai, BPKPAD bersama Bank Indonesia telah menyiapkan undian berhadiah total Rp120 juta selama tiga bulan ke depan. “Nantinya, jukir di titik-titik yang sudah menerapkan QRIS akan kita ikutkan dalam undian, semua transaksi yang tercatat masuk melalui Bank Kalsel akan menjadi poin penilaian kami,” pungkasnya. (nug/KPO-3)
