Banjarbaru, KP – Walikota Nadjmi Adhani membuka Sosialisasi Peraturan Walikota Nomor 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, di Aula Gawi Sabarataan, Rabu (30/10).
Mengawali sambutannya, Nadjmi bercerita tentang curhat beberapa orang tua siswa tentang kesulitan menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah negeri. Dari sinilah dia terinspirasi untuk mewujudkan Banjarbaru menjadi kota yang nyaman bagi siapapun.
Dia kemudian mengumpulkan para kepala sekolah se-Banjarbaru dan menandatangani kesepakatan bersama menuju sekolah inklusif. Akhirnya, tahun 2017, Banjarbaru menetapkan diri menjadi kota inklusif.
Kota Inklusif adalah kota yang kehidupan masyarakatnya bisa saling menerima dan memberikan layanan tanpa melihat perbedaan yang ada.
Untuk memastikan program ini jalan, diterbitkan lah Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
Nadjmi pun berharap agar masyarakat Banjarbaru memiliki pemahaman sama untuk memandang semua orang dengan pandangan yang sama, tanpa diskriminasi.
Begitu pula dengan pelayanan publik di Kota Banjarbaru, harus menyediakan sarana dan prasarana memudahan setiap orang untuk dapat meakses fasilitas disediakan.
Dia juga mengingatkan agar Perwali ini bukan hanya menjadi komitmen semata, tapi kita harus benar-benar action, baik di sekolah, di fasilitas pelayanan publik, termasuk dalam penganggaran.
Oleh karenanya, dalam kegiatan ini diundang para kepala SKPD, kepala sekolah, camat, lurah, dan para pegiat Kota Infklusif. Harapannya agar pesan dalam Perwali ini tersosialisasikan dengan baik dan keinginan untuk menjadikan Banjarbaru sebagai Kota Inklusif, yang nyaman, terbuka dan tanpa diskriminasi, benar-benar terwujud. (wan/K-5)
