Muara Teweh, KP – Pemerintah mengoperasionalkan SPBU satu harga wilayah 3 T, terdepan, terluar, dan tertinggal di Benangin, Kecamatan Gunung Purei, Kabupaten Barito Utara (Barut) yang pengelolaannya berada di bawah lembaga penyalur program BBM satu harga PT Mobilum.
SPBU Kompak di Kecamatan Teweh Timur merupakan SPBU ke-95 secara nasional dan keenam di Kalteng yang dioperasionalkan oleh lembaga penyalur program BBM satu harga. SPBU menyediakan premium seharga Rp6.450 per liter dan solar Rp5.150 per liter.
Wakil Bupati Barito Utara Sugianto Panala Putra, mengutarakan, Pemkab Barut menyambut baik dan mengapresiasi pembangunan SPBU program penyalur BBM satu harga. Semoga ini bisa memberikan efek yang positif pada masyarakat dan pembangunan di Kecamatan Teweh Timur.
BBM satu harga adalah program pemerintah ditujukan kepada masyarakat di desa-desa dan daerah terpencil, sehingga bisa membantu masyarakat yang memerlukan solar dan premium.
“Kita berharap dengan beroperasinya SPBU ini bisa memberikan efek positif kepada masyarakat khususnya Kecamatan Teweh Timur dan sekitarnya,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Hendry Ahmad, menegaskan, semua pihak secara bersama-sama mengawasi penyaluran BBM satu harga sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Pengawasan juga dilakukan secara khusus oleh pihak kepolisian, karena sudah ada pembicaraan dengan Kapolri. “Harganya sesuai dengan yang tertera di papan SPBU,” ujarnya.
Dijelaskannya, pemerintah menugaskan Pertamina untuk mendirikan 150 tambahan lembaga penyalur di wilayah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) dalam waktu kurun waktu tiga tahun (2017–2019). SPBU Kompak di Kecamatan Teweh Timur ini merupakan SPBU 3T ke 47 yang beroperasi dan ke 38 diresmikan di tahun 2018.
Untuk diketahui, SPBU ini mendapat suplai BBM dari Terminal BBM Banjarmasin melalui transportasi darat dengan estimasi kebutuhan sekitar 30 ribu liter premium dan 10 ribu liter solar per bulan dengan harga jual Premium Rp6.450 dan Solar Rp5.150 per liter. Angka volume ini akan terus di evaluasi menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Dikatakannya, pendirian lokasi Lembaga Penyalur Satu Harga di wilayah 3T ini memerlukan upaya yang tidak mudah dan biaya yang tidak murah mengingat lokasi yang relatif sulit di jangkau dan sarana infrastruktur yang terbatas.
Issue penting setelah Lembaga Penyalur beroperasi adalah bagaimana menjamin penyaluran tepat sasaran dengan harga sesuai ketentuan serta kontinyuitas operasional lembaga penyalur.
Kasus yang sering terjadi adalah masalah kontinyuitas operasional SPBU yang terganggu akibat krisis stok. Hal ini bisa terjadi ketika terdapat pembelian dalam jumlah cukup besar oleh oknum-oknum pengecer yang kemudian menjual kembali dengan harga tinggi.
Hal ini tentunya dapat menyebabkan stock SPBU cepat habis dan harga menjadi tinggi di level pengecer sehingga tujuan untuk menciptakan satu harga BBM menjadi sulit tercapai. Sehubungan hal tersebut, peran Pemda dan aparat setempat sangat penting dalam mengawasi dan mengontrol hal ini agar penjualan BBM bisa tepat sasaran.
“Oleh karena itu kami kembali memohon dukungan Bapak Bupati beserta jajarannya untuk dapat turut mengawasi penjualan BBM di wilayah Teweh Timur ini khususnya penertiban/pengawasan terhadap kemungkinan adanya oknum-oknum pengecer yang bisa menghabiskan stock BBM di SPBU dan menjualnya kembali dengan harga mahal,” tutupnya. (asa/K-8)
