Kalimantan Post - Aspirasi Nusantara
Baca Koran
Space Iklan
Space Iklan
Iklan Utama
Kalteng

Bupati Lamandau Desak ESDM dan Pertamina Beri Kebijakan Khusus Soal BBM

×

Bupati Lamandau Desak ESDM dan Pertamina Beri Kebijakan Khusus Soal BBM

Sebarkan artikel ini
IMG 20260828 WA0006 e1787872369238

JAKARTA, Kalimantanpost.com – Persoalan ketersediaan dan pemerataan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah menjadi perhatian serius Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra.

Hal itu disampaikan Rizky saat menghadiri acara podcast Kasih Solusi di Jakarta Kamis (27/8/2026). Ia mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Pertamina Patra Niaga untuk memberikan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi geografis Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah.

Kalimantan Post

Menurutnya, karakteristik wilayah Lamandau memiliki tantangan tersendiri. Luas wilayah yang besar, jarak antarkecamatan yang cukup jauh, jumlah penduduk, hingga keterbatasan titik layanan BBM membuat kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya dapat dipenuhi secara merata.

“Kami berharap Kementerian ESDM dan Pertamina Patra Niaga dapat memberikan kebijakan khusus untuk Kabupaten Lamandau dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, jarak antarkecamatan, jumlah penduduk, serta keterbatasan titik layanan BBM,” ujar Rizky.

Ia menyebut, terdapat sejumlah opsi yang dapat dipertimbangkan pemerintah, mulai dari penyesuaian alokasi BBM, penguatan distribusi, hingga penambahan titik penyalur di wilayah yang membutuhkan.

Kebijakan tersebut dinilai penting agar masyarakat di seluruh wilayah Lamandau memiliki akses BBM yang lebih merata, terutama masyarakat yang memang berhak mendapatkan BBM bersubsidi.

Bupati menegaskan, kebutuhan BBM bukan hanya persoalan ketersediaan barang, tetapi juga berkaitan dengan pemerataan pelayanan publik.
“Di daerah dengan kondisi geografis seperti Lamandau, akses terhadap BBM juga merupakan bagian dari keadilan pelayanan publik,” tegasnya.

Rizky menambahkan, Pemerintah Kabupaten Lamandau tidak meminta perlakuan istimewa. Namun, ia berharap pemerintah pusat dapat menghadirkan kebijakan yang mampu menjawab kondisi dan kebutuhan daerah.

“Kabupaten Lamandau tidak meminta perlakuan istimewa, tetapi membutuhkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerah,” pungkasnya.(ek/KPO-3)

Baca Juga :  ‎Arahan Presiden Prabowo Langsung Dieksekusi, Kodam Tambun Bungai Percepat Penanganan Karhutla
Iklan
Iklan