Dewan Sesalkan Rendahnya Serapan Anggaran

Banjarmasin, KP – DPRD Kota Banjarmasin lagi-lagi menyesalkan masih rendahnya serapan anggaran yang harusnya direalisasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemko Banjarmasin, esuai program atau kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Masalahnya, kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali, terkait penyerapan anggaran ini pihak dewan sudah seringkali memperingatkan SKPD agar meningkatkan kinerjanya.

“Terlebih dalam melaksanakan program atau kegiatan menyangkut peningkatan pelayanan wajib atau pelayanan dasar, seperti masalah pendidikan dan kesehatan,’’ tandas Matnor Ali.

Hal itu dikemukakannya menanggapi hal rapat evaluasi realisasi pembangunan fisik yang dipimpin Wakil Walikota Banjarmasin H Hermansyah. Dalam pertemuan yang dihadiri seluruh SKPD ini terungkap setidaknya ada tujuh SKPD dinilai masih rendah dalam menyerap anggaran.

Ketujuh SKPD itu adalah Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Disbudpar, Badan Penanggulangan Bencana, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, dan Kecamatan Banjarmasin Timur.

Matnor Ali menandaskan, memaksimalkan penyerapan anggaran adalah menjadi keinginan bersama dan sudah menjadi komitmen antara pihak eksekutif dan legislatif dalam rangka meningkatkan kemajuan pembangunan daerah.

Berita Lainnya
1 dari 1.784
Loading...

Terlebih, kata ketua komisi membidangi masalah pendidikan, kesehatan, kesra dan tenaga kerja ini, jika pekerjaan proyek pembangunan itu secara langsung memiliki azas manfaat bagi kepentingan masyarakat.

“Dampak lainnya keberhasilan penyerapan anggaran dengan merealisasikan program yang sudah direncanakan secara tidak langsung akan memberikan penilaian positif terhadap kinerja dari SKPD bersangkutan,’’ kata politisi senior dari Fraksi Partai Golkar ini.

Lebih jauh Matnor Ali mengatakan, peningkatan kinerja SKPD sangatlah dituntut, selain bertujuan untuk melaksanakan peningkatan program pembangunan di kota ini juga agar Laporan Hasil Evaluasi Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) dapat berjalan dengan baik.

Menyadari tugas ini, Matnor Ali kembali mengingatkan, agar seluruh SKPD di lingkungan Pemko Banjarmasin kiranya dapat berlari kencang untuk mengerjakan berbagai proyek fisik, baik yang dianggarkan melalui APBD atau bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan tetap memperhatikan aturan dan ketentuan berlaku.

“Hal ini perlu diingatkan, agar pada akhir tahun anggaran tidak terulang kembali Silpa berlebihan,’’ katanya seraya mengungkapkan pada pelaksanaan APBD tahun 2017 sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) mencapai Rp274 miliar lebih, sementara tahun 2018 Rp381 miliar lebih.

Matnor Ali menilai, jika dalam pelaksanaan APBD silpa terlalu besar setidaknya mengambarkan program atau kegiatan pembangunan yang sebelumnya telah direncanakan tidak mampu direalisasikan oleh SKPD.

“Padahal anggaran yang harusnya diserap dan direalisasikan SKPD itu bertujuan untuk mempercepat peningkatan pembangunan kota ini, terutama perbaikan berbagai insfrastruktur dalam kerangka memenuhi aspirasi dan harapan masyarakat,’’ demikian Matnor Ali. (nid/K-5)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya