Dipertanyakan Kelangkaan Solar Subsidi

ANTRI SOLAR – Beginilah antrian truk untuk mendapatkan solar subsidi disebuah SDPBU dan kejadian akhir akhir ini merupakan pemandangan yang biasa.

BANJARMASIN, KP – Bambang Haryo Soekartono, anggota DPR RI periode 2014-2019, mengaku, heran terjadi terus kelangkaan solar subsidi di tengah penurunan ekonomi saat ini, secara teoritis, permintaan BBM itu semestinya lebih rendah termasuk dibanua ini.

Dia menduga, adanya kelangkaan tersebut disebabkan oleh penyalahgunaan solar untuk kepentingan industri, seperti tambang dan sektor perkebunan, yang tidak berhak menikmati BBM subsidi.

“ Informasi yang kami terima, lebih dari separuh pasokan solar subsidi dibeli oleh pengerit atau pelangsir di beberapa daerah, seperti wilayah Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi BBM itu banyak disalurkan keindustri dan dijual kepengecer,” ungkap Bambang Haryo, ketika dihubungi di Banjarmasin Senin siang.

Akibat kelangkaan solar subsidi, truk angkutan barang terpaksa antre di SPBU hingga ber hari-hari lihat saja dikota ini hanya untuk mengisi BBM sehingga produktivitas menjadi rendah dan kegiatan logistik terganggu.

Menurut Bambang yang Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Maritim ini, kuota solar subsidi yang ditetapkan sebesar 14,5 juta kilo liter pada tahun 2019 sebenarnya lebih dari cukup untuk transportasi umum dan logistik.

“Namun, berdasarkan data BPH Migas, realisasi penyaluran solar subsidi per 25 September 2019 sudah mencapai 11,67 juta KL atau 80,46 persen dari seharusnya 73,42 persen saja dari kuota, bahkan perkiraan saya, penggunaan solar subsidi seharusnya tidak lebih dari separuh kuota,” ujar Bambang Haryo.

BPH Migas sebenarnya sudah mencabut surat edarannya tentang pengendalian kuota solar subsidi sebagai antisipasi over kuota BBM tersebut meskipun demikian, menurut dia, kelangkaan solar subsidi masih terjadi di berbagai daerah termasuk Kalsel ini.

Bahkan, dia mengungkapkan ada indikasi BBM subsidi juga akan dibatasi untuk angkutan penyeberangan dan nelayan dia khawatir pembatasan itu tidak hanya memukul usaha penyeberangan, tetapi juga membahayakan keselamatan penumpang.

“ Jika BBM subsidi untuk kapal ferry juga dibatasi, akibatnya akan fatal terhadap keselamatan pelayaran jangan sampai kapal ferry kehabisan BBM di tengah laut seperti kecelakaan KMP Senopati Nusantara pada akhir tahun 2006,” tegasnya.

“Kapal itu tenggelam akibat stabilitas kapal negatif gara-gara kehabisan BBM di tengah laut,” paparnya.

Bambang Haryo menegaskan lagi, subsidi BBM untuk angkutan penyeberangan tidak boleh dikurangi melainkan justru perlu ditambah

Peraih Award Anggota Parlemen Aspiratif 2019 ini meminta pemerintah melalui Kementerian ESDM serius mengawasi penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran jika tidak, ESDM bisa-bisa dianggap terlibat dalam penyalahgunaan subsidi BBM yang merupakan tindak pidana korupsi.

“ Kami meminta aparat penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan Agung, KPK dan BPK, ikut juga mengawasi penyaluran BBM subsidi ini sebab merugikan keuangan negara, menghambat ekonomi, bahkan mengancam keselamatan publik,” tegas Bambang Haryo. (hif/K-1)

Loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

loading...