Reses, Warga Minta Maraknya Kafe Dicermati

Banjarmasin, KP – Kegiatan reses anggota DPRD Kota Banjarmasin dalam menyerap aspirasi ternyata tidak hanya berkaitan persoalan tuntutan infrastruktur, seperti perbaikan jalan, jembatan, masalah pendidikan, kesehatan dan berbagai kepentingan masyarakat lainnya, tapi juga soal ekonomi dan permasalahan sosial lainnya.

Berbagai aspirasi masyarakat itu setidaknya terungkap ketika anggota DPRD Kota Banjarmasin daerah pemilihan (dapil) Kecamatan Banjarmasin Utara melaksanakan reses hari kedua di Kelurahan Sungai Jingah, Sabtu (12/10).

Dalam tatap muka langsung antara anggota dewan dengan konstituennya itu, salah seorang warga bernama Reza meminta agar Pemko Banjarmasin melalui instansi atau SKPD terkait mencermati maraknya tempat usaha kafe.

“Seperti bermunculannya kafe di kawasan Jalan Sultan Adam dan di berbagai kawasan lainnya di kota ini,’’ ujar Reza.

Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (ULM) itu menyatakan kekhawatirannya karena kebanyakan kafe buka mulai malam hingga menjelang dinihari. “Padahal umumnya para pengunjung kafe atau tempat makan dan minum sekaligus nongkrong itu selain mahasiswa juga masih berstatus pelajar SMA, bahkan SMP,’’ ujarnya.

Ia mengusulkan, menyikapi fenomena yang bisa mengganggu pendidikan para pelajar tersebut, tentunya harus ada kebijakan untuk mengantisipasinya, salah satunya dengan membatasi jam buka atau operasional kafe.

Menanggapi aspirasi warga, anggota DPRD Kota Banjarmasin berjanji akan menindaklanjuti masalah ini dan berencana melalui komisi yang membidangi masalah itu dengan mamanggil sejumlah SKPD terkait untuk berkoordinasi.

Berita Lainnya
1 dari 1.784
Loading...

“Mengingat jika buka sampai larut malam dikhawatirkan bisa berdampak terhadap pendidikan karena umumnya pengunjung kafe selain mahasiswa tapi juga pelajar,’’ ujar anggota DPRD Kota Banjarmasin H Ismaeil Iberahim.

Dalam reses itu, warga juga mempertanyakan terkait revisi Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur soal minuman beralkohol (minol) mulai dari soal peredaran dan upaya pengendaliannya hinga terkait retribusi izin tempat penjualannya.

Aspirasi lain disampaikan adalah tuntutan warga agar anggota dewan memperjuangkan perbaikan dan pembangunan kawasan Sungai Gampa hingga kini masih belum tersentuh.

Menanggapi usulan itu, anggota dewan lainnya Muhammad Isnaeni mengakui, jika pembangunan akses jalan Sungai Gampa wajib harus diperjuangkan agar kawasan itu tidak lagi terisolasi.

“Jangan pandang lagi siapa yang dapat suara terbanyak di sana (Sungai Gampa) dan sudah waktunya kita membuka mata agar akses jalan yang memadai di kawasan itu segera dibangun,’’ kata Ismail Iberahim menambahkan anggota dewan satu-satunya dari Partai Bulan Bintang (PBB) ini.

Hal senada juga dikemukakan Taufik Husin, anggota dewan dari F-PDIP yang menyatakan sepakat dan siap memperjuangkan pembangunan infrastruktur jalan Sungai Gampa agar warga yang tinggal di kawasan mudah beraktifitas.

Soal lainnya disampaikan warga adalah masih adanya adanya pungutan di sekolah dan harga elpiji 3 Kg diatas HET. Menyikapi masalah ini, Ketua Fraksi Golkar DPRD Banjarmasin, Syukhrowardi menyatakan segera menyampaikan dengan instansi terkait dan rekan-rekan di komisi terkait.

“Sebagai anggota dewan yang telah diberikan amanah, kami sebagai anggota dewan tentunya wajib memperjuangkan dan mengawal aspirasi yang disampaikan warga agar bisa terwujud,’’ kata Syukhrowardi. (nid/K-5)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya