Banjarmasin, KP – Humas Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) bersama sejumlah wartawan berkunjung ke kantor Surat Kabar Harian Kalimantan Post yang terletak di Jalan DI Panjaitan Banjarmasin, Sabtu (2/11).
Kunjungan itu langsung dipimpin Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemkab HST, Drs Ramadhan bersama para media lainnya. Rombongan tersebut disambut oleh Hj Sunarti sebagai Pemimpin Redaksi Kalimantan Post, Wakil Pimpinan Perusahaan Achmad Rianto, Sekretaris Redaksi M Gubiman juga Redaktur Rusbandi SHI.
Kabag Humas Pemkab Barabai, Drs Ramadhan mengatakan, kunjungan ke Kalimantan Post merupakan balasan setelah jajaran Redaksi Kalimantan Post ke HST, yang hanya bersifat sebagai silaturahmi yang sudah lama direncanakan dalam melakukan kerjasama antara SKH Kalimantan Post dengan Pemkab HST.
“Semoga adanya kunjungan ini bersama wartawan yang ngepos di HST bisa melakukan sharing dalam menghadapi masalah perkembangan media yang sangat cepat dan diharapkan semua media bisa bersaing secara sehat,’’ katanya.
Sebelumnya, Pemimpin Redaksi (Pemred) koran harian Kalimantan Post Dra Hj Sunarti beserta jajaran berkunjung ke Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai.
Kedatangan rombongan jajaran redaksi dan bagian perusahaan Kalimantan Post ke daerah banua enam di Kalsel ini saat di Barabai tatap muka dengan Kepala Bagian Humas Ramadhan yang didampingi Kepala Sub Bagian Peliputan dan Publikasi Muayyad.
Menurut Sunarti, kedatangannya ke daerah Banua Enam termasuk HST selain untuk mempererat silaturahmi dan kerjasama media juga mensosialisasikan bahwa Koran Kalimantan Post yang berada di perusahaan PT Karya Banjar Sejahtera sudah terverifikasi oleh Dewan Pers.
“Alhamdulillah Dewan Pers telah menetapkan Kalimantan Post sebagai salah satu media cetak yang terverifikasi secara faktual oleh Dewan Pers,’’ ujar.
Terkait dengan terverifikasinya Kalimantan Post oleh Dewan Pers, Ramadhan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan fakta bahwa koran kebanggaan urang Banjar ini telah membuktikan dirinya bekerja secara profesional sehingga Dewan Pers mengakui.
“Sudah menjadi ketentuan bahwa perusahaan media harus bekerja sesuai standarisasi dan aturan yang berlaku,’’ pungkasnya. (fik/K-5)
