Saksi Tegaskan tak Pernah Beri Uang Terdakwa

Banjarmasin, KP – Salah seorang saksi dari unsur TNI Serda Abdul Haris selaku kuasa hukum pemilik lahan, menyatakan belum pernah memberikan uang kepada terdakwa Hendra Jayadi Kepala Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.

Penegasan ini disampaikan saksi yang merupakan saksi kunci, saksi memang ada memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada pemilik surat keterangan tanah masing kepada H Hasim sebesar Rp90 juta, kepada H Mansur sebesar Rp108 juta dan kepada Dinfan sebesar Rp30 juta, jumlah Rp228 juta.

“Jadi saya tidak pernah memberi uang kepada terdakwa,’’ tegasnya ketika diajukan sebagai saksi pada sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Kamis (31/10).

Sebagai pemegang surat kuasa dari pemilik lahan, Badul Haris mengakui baru menerima dari pembeli Hj Faridah sebesar Rp1,4 miliar lebih dan saat ini masih tersisa dari harga yang disepakati Rp2,4 miliar lebih.

Pada sidang mendengarkan keterangan saksi tersebut, adanya sedikit perbedaan berkas yang terdapat di meja majelis hakim yang dipimpin hakim Affandi dengan penasihat hukum terdakwa Ombun Suryono Sidauruk, salah satu halaman mengenai penyerahan uang oleh saksi Abdul Haris yang bertugas di Babinsa Pagatan, tidak terdapat pada berkas penasihat hukum.

Menurut JPU yang juga Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Harisha Cahyo usai sidang kepada awak media mengatakan, perbedaan tersebut ketika persoalan ada di tangan penyidik dalam hal ini pihak kepolisian. Awalnya menurut Cahyo di penyidik adalah ranah pidana umum, tetapi kemudian mengarah ke pidana korupsi.

Sementara penasihat Ombun Suryono terdakwa secara tegas mengatakan, perkara ini naik ke pengadilan, anehnya dilaporkan oleh salah satu oknum polisi yang bertugas di Polres Tanah Bumbu.

Oknum Polisi bernama Brigadir Ahmad Albar, ia harapkan, dapat dijadikan saksi, karena dianggap sebagai pelapor bukan sebagai penyidik.

Berita Lainnya
1 dari 858
Loading...

Soal perbedaan di berkas tersebut siap sependapat dengan JPU kalau awalanya ke pidana umum menjadi ke pidana khusus, maka dibuatlah laporan seperti yang terdapat dalam berkas majelis hakim.

Ia mengharapkan kepada majelis hakim untuk dapat mengambil keputusan dari hati nurani untuk menegakan keadilan.

Seperti diketahui, terdakwa terlibat penerimaan hadiah atau gratfikasi, penjualan lahan yang ada di desanya.

Gratifikasi berasal adanya lahan di desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu yang masih menjadi sengketa, oleh terdakwa

Hendra Jayadi mantan Kepala Desa Barokah dinyatakan tidak masalah, maka sipembeli lahan kemudian setelah terjadi jual beli memberi tip atau gratfikasi kepada terdakwa.

Menurut dakwaan JPU (Jaksa Penuntut Umum) Harisha Cahyo yang juga Kasi Pidsus Kejari Tanah Bumbu, dihadapan majelis hakim yang dipimpin hakim Affandi, mendakwa terdakwa telah menerima gratifikasi sebesar Rp220 juta.

Menurut Harisha, dalam perkara ini yang menanganinya penyelidkannya pihak Polres.

JPU mematok pasal 11 dan 12 UURI No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (hid/K-4)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya