Dampak Kenaikan Iuran BPJS Dewan Khawatir Jumlah Peserta JKN Mandiri Turun

BANJARMASIN, KP – Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Tugiatno menyatakan kekhwatirannya atas kebijakan pemerintah yang memutuskan menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Dihubungi KP, Minggu (8/12), ia mempredikasi, kebijakan kenaikan iuran BPJS yang akan berlaku terhitung Januari 2020 itu tidak menutup kemungkinan akan berdampak menurunnya secara drastis terhadap masyarakat peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Minimal banyak masyarakat sebagai peserta JKN akan berpindah ke kelas yang lebih rendah,’’ ujar ketua komisi yang diantaranya membidangi masalah kesehatan ini.

Ia menekan bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional harus tetap dilanjutkan. Jelasnya, BPJS kesehatan harus diselamatkan dari potensi kebangkrutan akibat defisit keuangan.

“Karena mungkin hanya melalui kenaikan iuran itulah satu-satunya kebijakan yang mungkin bisa diambil, sehingga mau tidak mau ada dampak positif jangka panjang dan pendek yang akan dirasakan,’’tandas Tugiatno.

Unsur pimpinan dewan dari PDIP itu mengungkapkan, sebelum ada kenaikan iuran BPJS saja minat masyarakat untuk ikut program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) jalur Mandiri di Badan Penyelenggara Kesehatan Nasional (BPJS) Kota Banjarmasin dinilai masih relatif minim.

Berita Lainnya
1 dari 1.746
Loading...

Diungkapnya, berdasar data BPJS Kota Banjarmasin saat rapat kerja dengar pendapat dengan komisi IV beberapa waktu lalu, jumlah untuk peserta mandiri atau non Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah sekitar 7.917 jiwa.

“Angka tersebut, tentu belum sebanding dengan jumlah penduduk Kota Banjarmasin yang kini mencapai sekitar 700 ribu jiwa,’’ ujarnya, seraya menilai kondisi ini karena menyakut prilaku masyarakat.

“Masih banyak prilaku masyarakat kita, yang ikut JKN hanya ketika sakit. Tapi bila tidak, maka mereka sepertinya masih enggan masuk menjadi peserta program JKN mandiri,’’ tambahnya.

Tugiatno berpendapat, sebagian masyarakat tampaknya masih belum terlalu paham dengan prinsip jaminan kesehatan yang diprogramkan pemerintah melalui sistem gotong royong.

Padahal, lanjutnya, dalam kebijakan tersebut, bagi para peserta yang tidak sakit, maka iuran atau setoran yang disalurkan melalui BPJS akan digunakan untuk membantu membiayai mereka yang sakit, begitu pula jika nanti sebaliknya.

“Jadi ini yang perlu dipahami masyarakat, agar program ini bisa didukung dalam kerangka mensukseskan program pemerintah menuju Indonesia Sehat,’’

demikian Tugiatno. (nid/K-5)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya