Hak dan Keterwakilan Perempuan Dalam Dunia Politik

Oleh : Dra. Mariyani, M.AP
Pemerhati Masalah Sosial

Berbicara politik dan perempuan yang berpolitik, tentu muncul berbagai macam asumsi, baik yang pro maupun yang kontra. Penulis berusaha menganalisa dengan mengacu pada beberapa tulisan, pendapat ahli dan literature.


Islam memandang bahwa keberadaan perempuan sebagai bagian dari masyarakat menjadikan mereka juga memiliki kewajiban yang sama untuk mewujudkan kesadaran politik pada diri mereka serta masyarakat umum. Akan tetapi pengertian politik dalam konsep Islam tidak terbatas pada masalah kekuasaan dan legislasi saja, melainkan meliputi pemeliharaan seluruh umat manusia.


Di sisi lain, Alqur’an dalam surat As-Syura ayat 38 juga mengajak umatnya (lelaki dan perempuan) agar bermusyawarah. “Urusan mereka (selalu) diputuskan dengan musyawarah’’. Ayat ini dijadikan dasar oleh banyak ulama untuk membuktikan adanya hak berpolitik bagi setiap lelaki dan perempuan.


Hak politik perempuan adalah hakikat menangani masalah Negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Di dalam Alqur’an tidak ditemukan satu ayat pun yang melarang perempuan untuk aktif di dalam kegiatan perpolitikan termasuk menjadi pemimpin tertinggi. Islam telah memberikan ruang pilihan bagi perempuan juga laki-laki untuk menjalani peran-peran politik domestik maupun publik, untuk menjadi cerdas dan terampil.


Islam tidak pernah dan tidak akan memasung perempuan untuk berkiprah dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam bidang politik, sepanjang tidak melanggar fitrahnya sebagai seorang perempuan sekaligus ibu rumah tangga dan norma-norma Islam yang sudah sangat jelas. Yang artinya, bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan di dalam Islam.


Perempuan memiliki makna yang sangat penting di dunia politik untuk memberikan pemahaman dan menyatukan persepsi tentang pentingnya pembangunan demokrasi yang sehat, adil dan realistis. Perempuan harus masuk ke dunia politik jika ingin hak-haknya terpenuhi.


Setiap keputusan itu ada di politik maka kalau perempuan mau hak-haknya terpenuhi mereka harus berada di dalam pengambilan keputusan itu, harus berada di dalam politik yang ada, dan masuk ke partai politik.
Peran perempuan dalam dunia politik sebagai salah satu bentuk kesetaraan gender dimana baik laki-laki maupun perempuan berada di posisi yang sama. Kesetaraan bagi kita punya hak yang sama dalam pengambilan keputusan.

Berita Lainnya
1 dari 1.806
Loading...


Dalam Negara Indonesia jelas sekali peraturan yang mengatur tentang hak perempuan dalam berpolitik. Aturan tentang kewajiban kuota 30 persen bagi caleg perempuan adalah salah satu pencapaian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia pasca reformasi.


Terlepas dari itu dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa, segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ini menjelaskan bahwa tidak adanya diskriminasi dalam hukum dan pemerintahan yang ada di Indonesia, tidak terkecuali laki-laki dan perempuan, suku-suku, agama, adat istiadat maupun ras akan tetapi porsi bagi setiap warga Negara dalam hukum dan pemerintahan adalah sama. Aturan lain jugatertuangdalamsejumlah UU, yakni UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD yang di dalamnya juga memuat aturan terkait Pemilu tahun 2009, UU Nomor 2 Tahun 2008 mengamanahkan pada parpol untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pendirian maupun kepengurusan di tingkat pusat. Angka 30 persen ini didasarkan pada hasil penelitian PBB yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga publik.


Baik dalam agama Islam maupun dalam UU Negara RI jelas sekali atas dukungan dan kesempatan untuk perempuan terjun ke politik dan berpolitik, hal ini terbukti dengan Negara Indonesia sudah pernah dipimpin oleh seorang perempuan, yakni Megawati Soekarno Putri sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan.


Hanya saja partisipasi politik perempuan masih rendah, hal ini dilatarbelakangiolehadanyapemahamandikotomistiktentangruangpublikdanruang domestik bagi sebagian besar perempuan, terutama di level akar rumput danpedesaan dimana mayoritas perempuan hidup, politik kerap dipersepsikan sebagai ruang publik yang tabu bagi perempuan. Politik juga kerap diidentikkan dengan kemandirian, kebebasan berpendapat dan agresivitas yang umumnya lekat dengan citralaki-laki.


Dalam era reformasi sekarang ini keterlibatan perempuan dalam hal pemerintahan sudah sangat mewarnai Negara Indonesia. Lebih dari itu, perempuan desa pada umumnya juga belum sepenuhnya memahami esensi demokrasi dan pentingnya Pemilu sebagai salah satu sarana untuk membangun masa depan Indonesia yang adil, sejahtera. Ketidakperdulian terhadap peran perempuan dalam kontestasi perempuan itu sendiri pada dasarnya merupakan pengingkaran terhadap nilai kemanusiaan.


Keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam dunia politik dan kebijakan publik merupakan suatu keharusan, sebab akses, kontrol, dan partisipasi politik perempuan dalam berbagai tingkatan pembuatan dan pengambilan keputusan merupakan hak asasi manusia. Lebih dari itu, hak tersebut juga menentukan keberlangsungan hidupnya.


Namun demikian, dari hak politik perempuan sama sekali belum mengindikasikan kemungkinan keterwakilan gender. Keterwakilan gender adalah keterwakilan politik, di mana kondisi ini ditandai dengan semakin banyaknya politikus yang memiliki kepekaan dan kesadaran akan perlunya hubungan-hubungan sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang adil antara perempuan dan laki-laki.


Deklarasi New Delhi 1997 menegaskan bahwa hak politik perempuan harus dipandang sebagai bagian integral dari hak asasi manusia. Ini artinya, jika kita mengakui hak asasi manusia, tidak ada alas an untuk kita tidak mengakui dan memfasilitasi hak politik perempuan.


Kurniawati Hastuti Dewi dalam bukunya Indonesian Women and Local Politics menyebutkan bahwa agenda mendesak yang harus dilakukan untuk mengakhiri praktik dominasi laki-laki dalam perpolitikan nasional adalah membentuk sebuah jejaring gerakan perempuan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Hal ini menjadi penting mengingat selama ini gerakan perempuan cenderung terpecah-pecah oleh perbedaan isu dan wacana yang diangkat.

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya