Kelanjutan Perkara Bupati Asharuddin ‘Dilempar’ ke PN Paringin

Banjarmasin, KP – Perkara yang disandang Bupati Balangan, H Asharuddin ‘dilempar’ (diserahkan,red) atas kewenangannya ke Pengadilan Negeri (PN) Paringin Kabupaten Balangan.

Dalam putusan, pada persidangan dengan agenda putusan sela, Senin (9/12) , PN Banjarmasin tak berwenang mengadili Ansharuddin.

Majelis Hakim, diketuai Sutarjo, didampingi dua anggotanya Sutisna Sawati SH dan Daru Swastika Rini SH, membacakan amar putusan sela, mengabulkan sebagian nota keberatan (eksepsi) Kuasa Hukum Bupati Balangan, yakni Mauliddin Afdie, SH MH, dari Kantor Hukum Borneo Law Firm, yang dibacakan dua pekan lalu.

Namun sisi lain pula sidang perkara itu tetap dilanjutkan di PN Paringin di Balangan.

Dari keterangan, jika Jaksa Penuntut Umum (JPU) keberatan atas putusan sela itu, maka bisa mengajukan keberatan, dalam tenggang waktu selama 7 hari kedepan.

Sebelumnya JPU Fahrin Amirullah SH, mendakwa Ansharuddin, melanggar pasal 378 dan 372 KUHP tentang Penggelapan dan Penipuan.

Bupati Balangan H Ansharuddin jadi terdakwa atas dugaan kasus penipuan cek kosong senilai Rp 1 miliar karena diduga melakukan penipuan terhadap Dwi Putra Husnie.

Namun pada putusan sela Ketua Majelis Hakim, Sutarjo, mengeluarkan dua pendapat.

Pertama mengabulkan nota keberatan (eksepsi) dan putusan kedua, menurut Sutarjo yang juga Ketua PN Banjarmasin itu, sidang tetap dilanjutkan di PN Balangan.

Karena lima dari enam saksi, berdomisili di kabupaten tersebut.

Dengan dua putusan ini, Mauliddin menilai, dakwaan JPU batal demi hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima.

“Putusan pertama, permohonan eksepsi kami dikabulkan. Artinya, dakwaan JPU batal demi hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima,” ujar Mauliddin kepada awak media, seusai sidang.

Berita Lainnya

John Lee Cs Ringkus Pengedar Shabu

1 dari 994

Tidak dapat diterimanya dakwaan, lanjut Mauliddin, karena menyangkut kompetensi relatif sebagaimana pasal 84 ayat (1) tentang tempat terjadinya tindak pidana, bukan kewenangan PN Banjarmasin.

Sedangkan putusan kedua, menurut Mauliddin, sebagaimana pasal 84 ayat (2) tentang tempat kedudukan terdakwa.

Selain bukan di Banjarmasin, para saksinya pun dalam perkara itu kedudukannya banyak berada di Balangan

“Sementara dalam pertimbangan hukumnya, hakim menilai dakwaan tidak berdasar terkait adanya dugaan serah terima uang, 2 April 2018 di hotel Ratan Inn.

Selain tidak termasuk tindak pidana, juga karena baru proses,” ujar Mauliddin.

[Lapor Pimpinan

Secara terpisah, JPU Fahrin Amirullah ditanya wartawan atas putusan sela itu mengatakan akan melaporkan kepada pimpinan untuk menentukan langkah selanjutnya

Sedangkan Humas PN Banjarmasin Afandi SH sebut, dalam putusannya majelis hakim berpendapat sebagaimana dalam eksepsi yang diajukan terdakwa bahwa kewenangan yang mengadili atau menyidangkan perkara dugaan penipuan dan penggelapan yang menyeret Ansharuddin bukan di Pengadilan Negeri Banjarmasin.

“Keberatan atau eksepsi yang diajukan terdakwa itu hanya di poin kewenangan pengadilan yang menyidangkan saja yang dikabulkan.

Tidak sepenuhnya eksepsi terdakwa dikabulkan,” jelas Afandi.

Dikatakan, sebagaimana bunyi eksepsi yang diajukan terdakwa ada beberapa poin, salah satunya adalah kewenangan mengadili.

“Tapi putusan itu pun belum kuat, karena JPU masih bisa banding, dan kalau hasil banding pihak PT menyatakan sidang tetap di Pengadilan Negeri Banjarmasin maka harus dilaksanakan,” jelas Afandi. (K-2)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya