Penetapan Tatib DPRD Banjarmasin Sempat Diwarnai Interupsi

Meski sebelumnya sudah dibahas melalui panitia kerja dan mendapat evaluasi dari Gubernur Kalsel, bahkan seluruh fraksi di dewan dalam pendapat akhirnya sepakat menyetujui, namun penetapan tatib baru ini masih saja disoal.

BANJARMASIN, KP – DPRD Kota Banjarmasin akhirnya memiliki tata tertib (tatib) baru. Pedoman aturan yang memuat kode etika dan aturan kinerja lembaga legsilatif ini ditetapkan dalam rapat paripurna digelar, Kamis (27/2/20).

Ironinya, meski sebelumnya sudah dibahas melalui panitia kerja (Panja) dan sudah mendapat evaluasi dari Gubernur Kalsel. Bahkan seluruh fraksi di dewan dalam pendapat akhirnya sepakat menyetujui, namun penetapan tatib baru ini masih saja disoal.

Dalam rapat paripurna dipimping langsung Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Harry Wijawa SH MH didampingi Wakil Ketua masing HM Yamin, Hj Ananda dan Tugiatno ini sejumlah anggota dewan sempat melontar interupsi terkait beberapa pasal yang diatur dalam tatib.

Salah satu pasal disoal adalah pasal 79 terkait ayat (1) tentang pembagian ruang lingkup tugas komisi dengan SOPD. Menurut anggota dewan dari F-PKS Mushafa Zakir mengusulkan, agar mitra kerja komisi dengan SOPD mutlak harus mengikat.

Mushafa Zakir mencontohkan, kasus diharmonisasi antara komisi II dan III soal mitra kerja dengan Dinas Perhubungan (Dishub) belum lama ini seharusnya tidak perlu terjadi, jika ada kejelasan mutlak dan mengikat.

Demikian pula, kata Mushafa Zakir, komisi IV yang bermitra kerja dengan SOPD Dinas Kesehataan maka semua program kerja dinas tersebut dalam melakukan pengawasan harusnya sepenuhnya menjadi tupoksinya komisi IV.

Berita Lainnya
1 dari 1.791
Loading...

Menurutnya, selama ini tidak jarang dalam melakukan tugas pengawasan dalam menyikapi suatu permasalahan seringkali bukan hanya menjadi tupoksinya satu komisi, tapi melibatkan beberapa komisi sesuai tupoksinya.

Menanggapi interup tersebut, anggota dewan dari F-PKB Deddy Sophian tampaknya kurang sependapat. Menurutnya, agenda hari ini adalah penetapan tatib dewan dan mestinya tidak perlu lagi dipersoalkan.

Masalahnya, menurut Deddy Sophian, karena tatib dewan ini sudah final dibahas melalui panitia kerja (Panja). “Yang menjadi pertanyaan kenapa usulan itu sebelumnya tidak disampaikan pada saat pembahasan, kan masing –masing fraksi dewan sudah mengutus anggotanya sebagai anggota Panja,’’ ujarnya.

Hal ini juga disampaikan anggota dewan dari F-PAN HM Faisal Hariyadi yang mengatakan, jika masih ada usulan lagi, maka agenda penetapan tatib dewan tidak selesai.

Pada Agenda Rapat Paripurna kemarin, tatib dewan berisi 136 Pasal, 17 Bab, dengan 20 Perubahan. Ketua DPRD Banjarmasin H Harry Wijaya SH berharap setelah Tatib DPRD Banjarmasin ini ditetapkan, bisa menjadi pedoman bagi semua anggota dewan dalm melaksanakan tugasnya mengembang dan memperjuangan aspirasi masyarakat.

Harry Wijaya mengakui, ada beberapa perubahan tatib ditetapkan tersebut yang sifatnya mempermudah dan mengefisiensi kerja anggota dewan, salah satunya jam kerja yang sebelumnya Senin hingga Jumat dengan pembatasan jam kerja, sekarang tidak ada lagi jam kerja alias 24 jam.

Selain itu, pada tatib yang disetujui lebih fleksbel dalam hal melakukan Rapat Kerja yang bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja, tidak terbatas dengan tempat dan waktu. “Jika sifatnya mendesak, diluar Kantor DPRD pun rapat bisa dilaksanakan. Ini untuk efisiensi waktu,’’ tutupnya. (nid/K-5)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya