DPRD Banjarmasin Belum Satupun Bahas Raperda

Belum dibahasnya Raperda yang sebelumnya sudah masuk dalam program legsilasi (Prolegda) tahun 2020 itu, lantaran pihak Pemko Banjarmasin lamban dalam membuat kesepakatan atau MoU kerjasama dengan pihak ketiga.

BANJARMASIN, KP – Kinerja DPRD Kota Banjarmasin tampaknya belum bisa melaksanakan salah tupoksinya, yaitu tugas legislasi. Pasalnya hingga memasuki minggu kedua Maret ini, belum ada satupun Rancangan Peraturan Raperda (Raperda) yang dibahas.

Terungkap, belum dibahasnya Raperda yang sebelumnya sudah masuk dalam program legsilasi (Prolegda) tahun 2020 itu, lantaran pihak Pemko Banjarmasin lamban dalam membuat kesepakatan atau MoU kerjasama dengan pihak ketiga untuk uji publik dan pembuatan naskah akademik pembuatan Raperda.

“MoU pembuatan naskah akademik ini biasanya antara Pemko Banjarmasin dengan perguruan tinggi, seperti dengan FH Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM),’’ ujar Wakil Ketua Badan Perancang Pembuatan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Banjarmasin, Dedy Sophian SE.

Kepada {{KP}}, Senin (9/3/20), ia mengemukakan, Bapemperda dewan sudah beberapa kali mempernyatakan terkait MoU tersebut kepada Pemko. “Karena bila dilaksanakan secepatnya, maka dewan bisa membahas Raperda yang sudah dipersiapkan,’’ ujarnya.

Menurut Deddy, Prolegda penting karena menjadi acuan dasar program legislasi. Apalagi periode baru ini sudah berjalan beberapa bulan. Sayang saja jika tak segera dijalankan.

Mendengar pernyataan itu, Ketua DPRD Banjarmasin Harry Wijaya angkat bicara. Menurutnya, penandatanganan MoU akan segera dilakukan. Setidaknya, kabar itu sudah ia dengar dari Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina.

“Khabarnya MoU tersebut sudah siap ditandatangani antara Pemko dengan menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi,’’ ujarnya.

Berita Lainnya
1 dari 1.753
Loading...

Menyegarkan ingatan, ada 20 Raperda yang masuk Prolegda 2020. Salah satunya terkait penyandang disabilitas dan bantuan warga miskin.

Sementara Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Banjarmasin Arufah Arif mengatakan, mereka masih belum bisa bekerja. Lantaran belum ada MoU tersebut. Namun ia memaklumi belakangan walikota sedang sibuk. “Jadi MoU dengan pihak ketiga belum bisa terealisasi,’’ ucap politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Namun ia mengingatkan, agar walikota secepatnya melakukan MoU. Sehingga Bapemperda bisa segera bekerja. “Semoga secepatnya. Agar Prolegda ini bisa berjalan lancar,’’ katanya.

Terlepas dari itu, Arufah menjelaskan, sistem Prolegda tahun ini masih sama seperti sebelumnya. Tahap awal, yakni membentuk panitia khusus (pansus) yang masing-masing berjumlah maksimal 15 anggota.

Jadi bisa langsung membahas tiga Raperda," sebutnya. Intinya, DPRD tak mau lagi ada utang Raperda pada akhir tahun nanti.Semuanya harus dikerjakan sesuai target waktu,’’ pungkasnya.

Bapemperda Kota Banjarmasin tengah mempersiapkan Program Legsilasi Daerah (Prolegda) untuk dibahas pada tahun 2020.

Arufah menjelaskan, dari 20 Raperda dipersiapkan itu 5 diantaranya atas usul inisiatif dewan, sedangkan selebihnya diajukan pihak eksekutif. Ia juga mengatakan untuk Raperda yang diajukan DPRD Kota Banjarmasin, diantaranya perangkat hukum yang dipersiapkan terkait penanganan disabilitas dan bantuan warga miskin.

Menurut Arufah, dalam mempersiapkan Prolegda ini Bapemperda setelah sebelumnya menampung usulan dari komisi atau fraksi serta usulan masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan reses anggota dewan.

`Baik aturan berkenaan tatanan masyarakat maupun dalam kerangka mempersiapkan payung hukum meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),’’ ujarnya, seraya menambahkan dari sebanyak 20 Raperda dipersiapkan itu ada diantaranya untuk merevisi terhadap Perda sebelumnya. (nid/K-5)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya