Semua diturunkan untuk menjadi penyampai informasi kepada masyarakat dalam rangka menekan laju wabah Covid-19.
BANJARMASIN, KP – Tim halo-halo atau mobil dilengkapi dengan pengeras suara diturunkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) untuk memberikan informasi, edukasi, dan sosialisasi tentang prokol kesehatan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di empat kabupaten/kota se Kalsel.
Seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lingkup pemprov diturunkan untuk menjadi penyampai informasi kepada masyarakat dalam rangka menekan laju wabah covid-19.
Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor, mengatakan peluncuran tim edukasi dan informasi tersebut dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk dapat mematuhi imbauan pemerintah mencegah penularan wabah.
“Diharapkan dengan tim sosialisasi yang diterjunkan langsung ke lapangan maka masyarakat semakin mengerti dan memahami untuk mengikuti imbauan pemerintah,” ujarnya, Kamis (14/5) usai melepas tim halo-halo di Halaman Setdaprov Kalsel.
Menurut Paman Birin, masyarakat diharapkan lebih mengerti dan mau mellaksanakan anjuran pemeriktan. Dikatakan, pemerintah tidak ingin semakin banyak yang menjadi korban, sehingga upaya keras menekan laju perkembangan covid harus dilaksanakan.
Selain itu, Paman Birin juga berharap masyarakat dapat mematuhi aturan pada saat pelaksanaan PSBB.
“Pesan saya saat pelaksanaan PSBB untuk petugas laksanakan tugas sebaik-baiknya, kepada masyarakat dapat mentaati dan memahami apa yanh dianjurkan apa yang jadi program PSBB,” harap pria yang juga menjabat Ketua Umum Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kalsel.
Sementara itu, Wakil Ketua Harian GTPP Covid-19 Kalsel, Hanif Faisol Nurofiq, menambahkan setiap SKPD menurunkan 3 tim yang terdiri 1 tim halo-halo dan dua tim sosialisasi.
“Semua SKPD turun habis selama 4 minggu untuk menekankan laju covid-19 dengan menyampaikan pentingnya PSBB dan protokol pencegahan.
Kita serius ingin memberikan dampak penting kehadiran provinsi di lapangan. Kami menyadari masih ada masyarakat yang belum memahami pencegahan karena kurangnya informasi. Satu SKPD kawal dua kecamatan,” ujarnya. (mns/K-2)
