BANJARBARU, Kalimantanpost.com Kelangkaan dan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang belakangan terjadi di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Untuk mencari akar persoalan sekaligus merumuskan langkah perbaikan, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menggelar pertemuan bersama Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan dan jajaran PT Pertamina Patra Niaga, Selasa (2/6/2026).
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kapolda Kalsel tersebut membahas berbagai faktor yang diduga menjadi penyebab terganggunya distribusi BBM bersubsidi, mulai dari indikasi penimbunan hingga dugaan praktik premanisme dalam rantai distribusi dan aktivitas di lingkungan depo BBM.
Hadir dalam rapat itu Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Subhan Noor Yaumil, sejumlah pejabat utama Polda Kalsel, serta jajaran PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan yang dipimpin Executive General Manager Isfahani.
Dalam pembahasan terungkap bahwa berdasarkan data kuota yang telah ditetapkan pemerintah pusat, pasokan BBM subsidi untuk Kalimantan Selatan sejatinya masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Karena itu, antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU dinilai perlu ditelusuri lebih mendalam untuk mengetahui apakah terdapat persoalan dalam distribusi maupun pengawasannya.
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Isfahani, menjelaskan bahwa penyaluran solar subsidi saat ini telah menggunakan sistem QR Code sebagai instrumen pengendalian pembelian agar distribusi lebih tepat sasaran.
Menurutnya, setiap pengguna BBM subsidi memiliki batas pembelian yang telah diatur dalam sistem. Selain itu, petugas SPBU juga diwajibkan melakukan verifikasi terhadap kendaraan dan pengguna saat transaksi berlangsung.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan, terutama terkait kepatuhan pengguna dan efektivitas penggunaan QR Code.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur H. Muhidin menilai sistem pengawasan perlu diperkuat agar potensi penyalahgunaan BBM subsidi dapat ditekan. Salah satu usulan yang mengemuka adalah integrasi data kendaraan melalui STNK dengan sistem QR Code.
“Kita perlu memperkuat sistem pengendalian. Integrasi data kendaraan melalui STNK perlu dikaji agar pengawasan lebih efektif dan penyalahgunaan subsidi dapat diminimalkan,” ujar Muhidin.
Selain meminta penjelasan rinci mengenai mekanisme pengawasan QR Code, gubernur juga menyoroti pola distribusi BBM dari depo ke SPBU yang dinilai perlu lebih terkoordinasi untuk mencegah keterlambatan pasokan.
Muhidin menegaskan, persoalan BBM subsidi tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi antara Pertamina, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pengelola SPBU untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran.
Dari hasil pertemuan tersebut, seluruh pihak sepakat meningkatkan pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan BBM subsidi, termasuk dugaan penimbunan dan praktik premanisme yang dapat mengganggu distribusi. Pertamina juga diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian QR Code agar subsidi energi yang disiapkan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Hasil pembahasan ini selanjutnya akan menjadi dasar tindak lanjut bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Polda Kalsel, dan PT Pertamina Patra Niaga guna menjamin ketersediaan serta kelancaran distribusi BBM bersubsidi di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.(Tim/KPO-1)
