Fraksi Partai Golkar Dorong Bentuk Pansus Covid-19

Banjarmasin, KP – Masih terus meningkatnya pandemi virus corona (Covid-19) meski sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga tahap 3, Pemko Banjarmasin kini menerapkan bekerja normal.

Meski demikian menurut Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina di masa yang disebutnya dalam konidisi tanggap darurat ini seluruh aktifitas kinerja pemerintah maupun masyarakat wajib menjalankan dan memperhatikan protokol kesehatan.

Dari awal protokol kesehatan untuk memutus rantai pendemi Covid-19 itu adalah penggunaan masker, cuci tangan dan social distancing atau menjaga jarak.

Oleh karena itu, jika memperkerjakan perkantoran harus bisa disampaikan ke publik, kalau sudah menyiapkan segala persyaratan protokol kesehatan. “Itu yang diutamakan,” kata Anggota Komisi III DPRD Banjarmasin H Sukhrowardi, kepada KP Kamis (11/6/2020).

Sebelumnya ia mengingatkan, harus ada kedisiplinan dan kesadaran ASN melaksanakan protokol. “Jika tidak disiplin akan berdampak Covid-19 ini. Karena hingga hari belum ada vaksin, sementara aktivitas tak berhenti,” ujarnya.

Politisi dan aktivis yang disapa Sukhro ini mengatakan, Covid-19 jangan dianggap remeh, namun sebaliknya jangan pula paranoid.

Berita Lainnya

Bang Dhin Geram, Ada Pungli di Objek Wisata Tanbu

Pembahasan RAPBD 2021 Ditunda

1 dari 1.411
Loading...

“Jika bekerja normal, setiap instansi juga harus menyiapkan rumah disinfektan, alat deteksi suhu tubuh atau thermo gun, di samping tempat cuci tangan tersedia,” ucapnya.

Di tambah lagi, kata dia, pegawainya sudah clear dan bukan PDP dan ODP. “Kalau sudah demikian saya rasa bekerja normal sudah saatnya bisa dijalankan. Dan pelayanan bisa maksimal, asal syarat itu harus dipenuhi,” katanya.

Untuk mengawasi bekerja normal itu berjalan sesuai protokol kesehatan, Ketua Fraksi Golkar DPRD Banjarmasin ini menyatakan mendorong untuk segera dibentuk panitia khusus (pansus) yang kini masih bergulir di dewan.

“Pansus dibentuk sekaligus karena Kota Banjarmasin belum bisa menerapkan new normal , sehingga dalam kondisi tanggapan daurat ini perlu dilakukan pengawasan secara ketat dari pihak dewan dalam pelaksanaannya di lapangan,. Apalagi Kota Banjarmasin belum keluar zona rumah Lebih baik ada pansus,” tandasnya.

Sukhrowardi menilai, dengan adanya pansus, maka pihak dewan lebih leluasa dalam melakukan fungsi pengawasan, termasuk kunjungan lapangan guna mengecek instansi pelayanan yang buka sudah menerapkan protokol kesehatan.

Ditandaskannya, pansus nantinya terbentuk tidak ada niat dari dewan untuk mencari-cari kesalahan dalam upaya Pemko Banjarmasin mempercepat penanganan Covid-19 yang dilaksanakan oleh tim gugus tugas yang telah dibentuk.

“Sebaliknya justeru agar lebih mendorong supaya penggunaan anggaran penanganan Covid-19 dalam pelaksanannya berjalan sesuai sasaran, sehingga pandemi Covid-19 ini dapat segera teratasi,” demikian kata Sukhrowardi. (nid/K-3)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya