Lurah Diminta Optimalkan Dana Kelurahan

Banjarmasin, KP – Wakil Ketua DPRD Kotya Banjarmasin HM Yamin, meminta agar para lurah mengoptimalkan penggunaan dana kelurahan yang dikuncurkan pemerintah pusat. Termasuk menggeser dana yang diterima dalam upaya mempercepat penanganan penyakit virus corona atau Covid-19.

Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, HM Yamin mengemukakan, , pergeseran anggaran dana kelurahan untuk pengananan Covid-19 dibolehkan. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Penggunaan DBH, DAU, DID Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan Covid-19.

“Sebab, untuk menghadapi wabah Covid-19 membutuhkan anggaran yang besar. Sementara tak ada transfer anggaran yang baru dari pusat, kecuali menggunakan APBD yang sudab ada,” ujarnya kepada {KP} Selasa (16/6/2020).

Ia mengatakan, pergeseran anggaran itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Penggunaan DBH, DAU, DID Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan Covid-19.

Terkait penyerapan anggaran dana kelurahan HM Yamin berharap, agar tahun 2020 ini mengalami peningkatan. Masalahnya, karena berdasarkan evaluasi serapan dana kelurahan tahun 2019 lalu pada tahap pertama dinilai masih sangat minim dan tersisa sekitar Rp 7,2 miliar dari total dana kelurahan tahap pertama dikuncurkan yaitu sekitar Rp 9 miliar.

“ Hal ini tentunya menjadi PR seluruh kelurahan di Kota Banjarmasin untuk mengoptimalkan lagi penggunaannya dalam upaya menunjang peningkatan pembangunan di lingkungan kelurahan masing-masing,`’ ujarnya.

Selain meminta mamaksimalkan penyerapan dana kelurahan HM Yamin juga mewanti-hati kepada seluruh Lurah se-Kota Banjarmasin agar berhati-hati dalam mengelola dana kelurahan agar penggunaannya bisa dipertanggung jawabkan.

Terkait penggunaan dan pengelolaan dana tersebut HM Yamin, juga meminta kepada Pemko Banjarmasin agar memberikan bimbingan serta arahan kepada seluruh lurah melalui pelatihan atau bimbingan teknis.

Berita Lainnya
1 dari 1.452
Loading...

Dijelaskannya, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan disebutkan bahwa lurah sesuai ditetapkan oleh pemerintah adalah sebagai pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

HM Yamin mengakui sementara ini , ada kekhawatiran apakah para lurah bisa menjadi KPA karena belum pernah mendapatkan pelatihan soal itu. Tapi kalau dipersiapkan sebelumnya, maka ke khawatiran itu akan akan bisa diantisipasi, katanya.

Unsur pimpinan dewan dari Partai Gerindra ini mengemukakan, dana kelurahan selaian dana desa dikucurkan bertujuan untuk lebih mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Hal senada juga dikemukakan Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali. Menurutnya selaian dibutuhkan kehati-hatian, pemanfataan dana kelurahan yang baru dikucurkan tahun 2019 ini harus diawasi secara ketat, sehingga implementasi sesuai peruntukannya.

“Pengawasan secara ketat juga sekaligus untuk meminimalisir kemungkinan penyimpangan yang bisa berindikasi pada terjadinya tindak pidana korupsi demi kepentingan pribadi atau dilakukan secara bersama-sama,`” kata Matnor Ali, kepada {KP} Kamis (14/11) lalu.

Matnor Ali menjelaskan, secara prinsip, peruntukan dana kelurahan mirip dengan bantuan dana desa yang sebelumnya telah digulirkan pemerintah , yakni salah satu tujuannya untuk menyokong pembangunan infrastruktur serta fasilitas di kelurahan.

Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Banjarmasin, Subhan Noor Yaumil tidak menepis masih belum optimalnya penyerapan dana kelurahan. Ia mengatakan total dana kelurahan di terimaa Kota Banjarmasin tahun 2019 sebesar Rp 19,2 miliar yang dicairkan dalam dua tahap.

Subhan Noor Yaumil mengatakan, belum dapat memastikan apakah dalam tahap kedua dana kelurahan itu dapat dicairkan karena penyerapan tahap pertama tidak mencapai target atau kurang dari 50 persen.

“Sementara berakhirnya tahun anggaran tinggal satu setengah bulan lagi,” ujar Subhan Noor Yaumil, seraya menambahkan bantuan dana kelurahan yang bersumber dari APBN ini setiap kelurahan menerima Rp 370 juta. (nid/K-3)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya