Pencopotan Paksa Bando Ayani Ditengah Pandemi Bertolak Belakang Kebijakan Pemerintah

Selain sangat merugikan juga mengancam kelanjutan usaha sekaligus mendorong PHK karyawan yang seharusnya, dipertimbangkan dampak baik dan buruknya

BANJARMASIN, KP – Pencopotan paksa bando di sepanjang Jalan Jalan Ayani, ditengah pandemi, beberapa waktu lalu yang hingga Kamis, (25/06) belum dibersihkan selain sangat bertolak belakang kebijakan Pemerintah yang mendorong bangkitnya pengusaha ditengah pademi dan jangan malah mematikan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Karena itulah dengan kondisi kerugian yang amat besar dan mengancam kelanjutan usaha sekaligus mendorong para pengusaha memutusa hubungan kerja (PHK) ini, harusnya Pemerintah Kota Banjarmasin mempertimbangan dampak baik dan buruknya. Untuk itulah Pemko dalam hal ini Walikota H Ibnu Sina sangat berpeluang digugat warganya.

Apalagi percopotan yang banyak menyisakan besi yang diatas dan tampak kurang rapi tentu saja hal ini membuat para pengusaha mengalami kerugian yang cukup besar. Boleh jadi, invetasi bando tentu saja tak sedikit jumlah uang apalagi ditengah pandemi dimana beban mempertahankan usaha juga cukup berat, tetapi malah harus mengalami derita, ucap Ketua YLKI Kalsel Dr H Murjani kepada wartawan, Kamis.

Hal ini tentunya membuat para pengusaha diibaratkan sudah jatuh tertimpa tangga. Bagaimana tidak. Disisi lain Pemerintah mengaungkan pembinaan dan mendorong pengusaha tetapi dengan pecopotan paksa di malam hari mengalami banyak kerugikan asetnya rusak disisi lain kelanjutan usaha bando makin tak jelas, sementara daerah lainnya masih berdiri kokoh.

“Sudah jatuh tertimpa tangga itulah pepatah yang patut di sandang oleh kedua belah pihak, baik pengusaha dan pemerintah Kota Banjarmasin akibat pencopotan bando di sepanjang jalanl A Yani mingu lalu,’’ungkap Ketua STIKES Cahaya Bangsa Dr H Ahmad Murjani Mkes SH MH kepada awak, Kamis (25/06).

Artinya di samping kerugian ke dua belah pihak , yang kena inbasnya adalah masyarakat kita sendiri, kenyamanan di jalan raya sepanjang jalan A Yani sangat mengganggu dengan bertumpuknya di beberapa titik bekas bongkaran bongkaran pencopotan bando tersebut,’

“Tumpukan dan bongkaran itu tidak dibersihkan, hal tersebut menimbulkan persoalan baru, selain merusak pemandangan juga menganggu ketertiab kota,” ucap

Berita Lainnya

Bang Dhin Geram, Ada Pungli di Objek Wisata Tanbu

Pembahasan RAPBD 2021 Ditunda

1 dari 1.411
Loading...

Menurut Murjani, memang persoalan ini terlihat kecil, tetapi rumit. Seharusnya Walikota bisa mengambil sikap arif dan bijaksana ditengah Pandemi sekarang ini. Mengingat Pemerintah Kota Banjarmasin idealnya harus segara mencarikan solusi untuk para pengusaha yang juga warganya.

Akan tetapi, sambung Murjani, sekitar satu pekan pamflet plang besi dibiarkan saja. “Jangan sampai ada kesan pembiaran, karena masyarakat bisa menilai sendiri kinerja seorang,” katanya

Demikian itu dinilai tidak peduli, sebab para pengguna jalan terganggu. Buktinya bisa dilihat sendiri disepanjang Jalan Ahmad Yani dengan bertumpuknya di beberapa titik bekas bongkaran reklame tersebut. “Jika dibiarkan tanpa ada upaya pembersihan, maka Walikota bisa digugat,” ujarnya.

Maka dampak dari itu , kata Murjani, kondisi kedua belah pihak, baik pengusaha yang pasang reklame tersebut, ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga pula.

Sebab dari itu, baik pengusaha dan Pemko mengalami kerugian materil. Secara otomatis mengurangi PAD Pemko, bahkan masyarakat juga terlibat dirugikan.

Jika bekas bongkaran plang besi bongkaran reklame itu dibiarkan, maka suatu ketika ada masyarakat mengalami kecelakaan dan jadi korban akibat tertabrak tumpukan bongkaran tersebut, maka Walikota bisa digugat untuk pertanggung jawabannya.

Dikatakan, ingat jabatan yang di berikan kepala daerah (gubernur, Bupati dan Walikota ) kepada seseorang hanyalah kepercayaan saja, bukan Hak, maka dari itu disiplin, loyalitas dan fakta integritas yang di tandatangani bagian dari kometment dalam tanggung jawab menjalankan amanah.

Sebaliknya bila hasil evaluasinya telaahan Baperjakat tidak sesuai lagi , kepala daerah punya hak preoggratif menarik kembali kepercayaan tersebut, apakah jabatan definitip, pelaksana tugas, bahkan juga untuk Promosi jabatan, Demosi,  Reward, Panhismant, mutasi dan lain lain nya, beratlah tanggung jawab walikota banjarmasin,” demikian ’’demikian Ketua STIKES Cahaya Bangsa Dr H Ahmad Murjani Mkes SH MH . (Hif/K-3)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya