Perlu Koordinasi Atasi Sampah Ilung Sungai Martapura

Banjarmasin, KP – Meski pihak Pemko Banjarmasin secara rutin sudah melakukan pembersihan, namun permasalahan untuk mengatasi sampah ilung (enceng gondok) , potongan dan ranting kayu yang larut dan sering memenuhi Sungai Martapura tampaknya tidak akan pernah tuntas.

Terbukti, berdasarkan hasil pemantauan KP keberadaan sungai yang dijadikan salah satu destininasi wisata itu hampir selalu terlihat ilung dan berbagai sampah lainnya.

Melihat pemandangan itu rupanya mendapat perhatian anggota komisi III DPRD Banjarmasin Edi Junaidi.

Menurutnya, sering larutnya bahkan tidak jarang sampai menumpuknya sampah ilung ini merupakan persoalan yang mesti harus segera ditanggulangi bersama-sama dan secara terkoordinasi antar daerah.

Tidak hanya kata Edi Junaidi kepada, (KP) Kamis (25/6/2020) kemarin, Pemko Banjarmasin, tapi juga Pemerintah Kabupaten Banjar dan Pemerintah Barito Kuala,

“Masalahnya, mengalir atau hanyutnya ilung dan berbagai sampah lainnya itu berasal dari hulu yaitu Kabupaten Banjar dan Batola ,” ujarnya.

Berita Lainnya

DPRD Kalsel Ikuti Bimtek

Dibalik Kabar Baik Ada Ancaman

1 dari 1.434
Loading...

Menurutnya, meski selama ini Pemko Banjarmasin telah mengalokasikan anggaran setiap tahun dan secara rutin melakukan pembersihan denfan menggunakan kapal sapu-sapu tidak akan banyak membuah hasil maksimal, jika upaya untuk menjaga kebersihan sungai Martapura tidak didukung oleh dua kabupaten tersebut.

“Apalagi di saat musim hujan seperti saat ini dimana Sungai Martapura yang membelah Kota Banjarmasin yang berada di daerah hilir bisanya selalu ‘kebanjiran’ menerima sampah kiriman dari hulu,” kata anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Edi Junaidi berpendapat, mestinya Pemko Banjarmasin, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala mengadakan koordinasi dan duduk bersama guna mencarikan solusi terbaik guna mengatasi permasalahan tersebut.

“Bahkan bukan hanya menyakut dalam mengatasi masalah sampah ilung, tapi juga dalam mengatasi persoalan pembuang limbah berbabahaya lainnya yang dapat membahayakan dan mencemari Sungai Martapura,” ujarnya.

Kendati lebih jauh ia berharap, agar dinas terkait lebih gencar lagi melakukan antisipasi dini terhadap sampah kiriman dari hulu tersebut. “Jangan sampai masalah ini dijadikan alasan karena faktor alam,“ katanya lagi.

Pada bagian lain ia juga mengakui, jika kemungkinan kesulitan ruang gerak Pemko Banjarmasin dalam menanggulangi persoalan ini juga akibat adanya undang- undang yang mengatur tentang peleburan Dinas Sungai dan Drainase ke Dinas Pekerjaan Uumum dan Penataan Ruang (DPUPR).

“Mestinya dalam mengambil kebijakan, itu harus disesuaikan dengan kebijakan lokal. Ada dialog antara daerah dan pusat. Apalagi Banjarmasin merupakan kota yang banyak memiliki sungai, sehingga Dinas Sungai sangat diperlukan dan harusnya tetap dipertahankan,” demikian kata Edi Junaidi. (nid/K-3)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya