Banjarmasin, KP – Komisi II DPRD Kalsel melakukan studi komparasi ke PT. Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) DKI Jakarta, terkait relaksasi kredit yang berdampak pada penjaminan di tengah pandemi Covid-19.
“Kita perlu studi komparasi untuk masalah baru yang dihadapi Jamkrida,” kata Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo kepada wartawan, kemarin, di Banjarmasin.
Menurut Imam Suprastowo, adanya relaksasi hutang tentu berdampak pada faktor penjaminan di tengah pandemi Covid-19 yang masih menghantui masyarakat di banua.
“Kita memang tidak sekelas dengan Jamkrida DKI Jakarta, cuma bagaimana untuk menyikapi karena Jamkrida ini tentunya mempunyai kolerasi yang sama,” tambah politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Alasannya memilih DKI Jakarta, karena melihat kondisi Bank Kalsel yang di DKI Jakarta sangat terpengaruh dengan relaksasi ini.
Jadi tidak seimbang dengan Bank Kalsel yang ada di cabang-cabang di Kalsel, inilah yang akan dibandingkan dengan kondisi Bank Kalsel yang ada di DKI Jakarta.
“Supaya kita ada penyamaan persepsi jangan sampai kita menilai Bank Kalsel itu hanya satu sisi saja,” jelasnya.
Disamping itu, Jamkrida itu dalam posisi limit pembiayaan, dan telah mengajukan penambahan bantuan penyertaan modal yang sampai sekarang pun belum bisa diselesaikan, karena pada saat mengajukan raperda ada salah satu kelemahan tidak ada mencantumkan tahun penyertaan itu sendiri.
“Kita melihat bahwa perda pendirinya Jamkrida itu sendiri yang menjadi kewajiban murni dari Pemprov adalah 51 persen hanya Rp102 miliar, kalau kita majukan sampai Rp 130 miliar itu akan berat bagi Pemprov Kalsel,” jelasnya.
Dewan sudah menerima laporan kegiatan di tahun 2019, maupun program kerja Jamkrida di 2020 ini akan dikomunikasikan lagi dengan Kemendagri supaya perda ini bisa dilaksanakan. (lyn/K-1)
