Anggota Dewan Wajib Memahami Tatib

Banjarmasin, KP – Anggota DPRD Banjarmasin diminta agar memahami tata tertib (tatib) dewan sebagai pegangan dalam menjalankan tugas mengemban amanah dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Menurut Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Banjarmasin Abdul Gais menegaskan, tata tertib mengatur tata cara kerja anggota dewan.

“Jelasnya, dasar hukum DPRD bekerja adalah berdasarkan tatib. Kalau anggota dewan tidak paham tatib bahaya dan bisa kacau, makanya tatib wajib dipelajari dan dibaca, ” ujarnya.

Hal itu dikatakannya kepada (KP) menyikapi adanya anggota dewan yang menyampaikan kritik dan interupsi saat berlangsungnya rapat paripurna.

Meski ia mengakui, wajar dan sah- sah saja setiap anggota dewan atau atas nama fraksinya mengemukakan pendapatnya, namun hal itu harusnya disampaikan pada forum yang tepat.

Tatib DPRD Kota Banjarmasin kata Abdul Gais, merupakan pedoman yang memuat kode etika dan aturan kinerja lembaga legisiatif ini ditetapkan dalam rapat paripurna yang digelar 27 Agutus 2020 lalu.

Sebelumnya diputuskan katanya, rancangan tatib dibahas melalui panitia kerja (panja) dewan dan telah mendapat evaluasi dari Gubernur Kalsel.

” Seluruh fraksi di dewan dalam pendapat akhirnya ketika itu sepakat menyetujui. Kendati ketika hendak ditetapkan masih saja sempat disoal,” ujarnya.

Berita Lainnya
1 dari 1.421
Loading...

Diungkapkan ketika itu sejumlah anggota dewan sempat melontar interupsi terkait beberapa pasal yang diatur dalam tatib.

Salah satu pasal disoal adalah pasal 79 terkait ayat (1) tentang pembagian ruang lingkup tugas komisi dengan SOPD.

Lebih jauh ia mengungkapkan, selama ini sering terjadi disharmonisasi diantaranya adalah salah persepsi soal tupoksinya tugas pengawasan komisi.

Padahal ujarnya, dalam tatib sudah jelas diatur dan ditentukan mitra kerja masing- masing komisi dengan SKPD.

” Kalaupun dalam menyikapi suatu permasalahan ada kaitannya dengan komisi lain, maka rapat digelar harusnya dilaksanakan melalui lintas komisi, ” tandasya.

Seperti katanya mencotohkan, Dinas Kesehatan membangun proyek infrastruktur dimana dalam melakukan pengawasan menjadi kewenangan komisi III, sementara Dinas Kesehatan merupakan mitra kerja dengan komisi IV.

Disebutkan, tatib DPRD Banjarmasin berisi 136 Pasal, 17 Bab, dengan 20 Perubahan. Sebelumnya Ketua DPRD Banjarmasin H Harry Wijaya SH juga berharap Tatib DPRD Banjarmasin dijadikan menjadi pedoman dan pegangan bagi semua anggota dewan dalam melaksanakan tugasnya mengembang dan memperjuangan aspirasi masyarakat.

” Meski tatib DPRD itu pada hakekatnya bersifat hanya berlaku ke dalam dan tidak berlaku ke luar,” tandas Harry Wijaya. (nid/K-3)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya