Dewan Soroti Rendahnya Serapan Anggaran

Walikota Ibnu Sina dan Wakil Walikota Hermansyah harus memperbaiki dan memaksimalkan kinerjanya penyerapan anggaran di masing SKPD

BANJARMASIN, KP – Kalangan anggota DPRD Kota Banjarmasin menyoroti masih rendahnya serapan anggaran yang harusnya direalisasikan oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemko Banjarmasin, sesuai program atau kegiatan direncanakan dalam APBD tahun 2020 ini.

Berdasarkan rapat evaluasi penyerapan anggaran tahun 2020 dipimpin Walikota Ibnu Sina dan Wakil Walikota Hermansyah, Kamis (30/7)2020) lalu, hingga akhir Juni dari 40 SKPD capaian serapan anggaran rata-rata masih di bawah 50 persen.

Ketua komisi lll M Isnaeni kepada {KP} Senin (3/8/2020) menandaskan, rendahnya serapan anggaran tersebut tentunya akan berdampak merugikan masyarakat dan peningkatan pembangunan kota ini.

“Masalahnya, karena banyak rencana pembangunan insfrastuktur dalam kerangka memenuhi kepentingan masyarakat dari imbal balik kewajiban mereka membayar pajak dan retribusi yang tidak direalisasikan,“ ujarnya.

Menurutnya, Walikita Ibnu Sina dan Wakil Walikota Hermansyah harus memperbaiki dan memaksimalkan kinerjanya penyerapan anggaran di masing SKPD untuk menyikapi masalah tersebut.

Sebaliknya jika tidak ujarnya, dikhawatirkan bisa berdampak pada kepercayaan publik terhadap kinerja Ibnu Sina dan Hermansyah selaku Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Banjarmasin.

“Apalagi selama kurun empat tahun terakhir ini, Silpa relatif cukup besar lantaran banyak SKPD di bawah target dalam melaksanakan serapan anggaran,” ujarnya.

Meski sebelumnya ia mengakui, rendahnya serapan anggaran tidak jarang disebabkan berbagai kendala. Dari ujarnya, kehati-hatian kepala SKPD yang terlalu berlebihan hingga soal belum jelas dan tumpah tindihnya peraturan.

Berita Lainnya
1 dari 1.424
Loading...

Isnaeni tidak sepenuhnya sependapat, masih rendahnya serapan anggaran ini karena pandemi virus corona (Covid-19).

Meski ia mengakui, untuk mengatasi pandemi corona pemeritah mengeluarkan kebijakan melakukan pembatasan interaksi sosial dan mengumpulkan orang banyaj.

” Namun tidak semua kegiatan proyek terkendala kebijakan itu, sehingga SKPD kurang tepat untuk tidak merealisasikan program yang sudah dianggarkan,” tambah Zainal Hakim.

Zainal Hakim anggota komisi lll ini menegaskan memaksimalkan penyerapan anggaran sudah menjadi keinginan bersama dan menjadi komitmen antara pihak eksekutif dan legislatif dalam rangka meningkatkan kemajuan pembangunan daerah.

Terlebih kata Zainal Hakim, jika pekerjaan proyek pembangunan itu dirasakan sangat mendesak dan secara langsung memiliki azas manfaat bagi kepentingan masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan penyerapan anggaran dengan merealisasikan program yang sudah direncanakan secara tidak langsung akan memberikan penilaian positif terhadap kinerja dari SKPD bersangkutan.

Sebaliknya baik kata Isnaeni dan Zainal Hakim menilai, jika dalam pelaksanaan APBD silpa terlalu besar setidaknya mengambarkan program atau kegiatan pembangunan yang sebelumnya telah direncanakan tidak mampu direalisasikan oleh SKPD.

Disebutkan Isnaeni, ketua komisi membidangi masalah pembangunan ini , pada pelaksanaan APBD tahun 2017 sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) mencapai Rp 274 miliar lebih, tahun 2018 Rp 381 miliar lebih, sedangkan tahun 2019 mencapai Rp 269 miliar.

Padahal sekali ia menegaskan, anggaran yang harusnya diserap dan direalisasikan SKPD itu bertujuan untuk mempercepat peningkatan pembangunan kota ini, terutama perbaikan berbagai insfrastruktur dalam kerangka memenuhi apirasi dan harapan masyarakat. (nid/K-3)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya