Pemko Belum Sampaikan KUA-PPAS 2021

Banjarmasin, KP – Setelah menuntaskan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 dan telah ditetapkan menjadi Perda, DPRD Kota Banjarmasin kembali bakal disibukkan melakukan pembahasan terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2021.

Selain KUA-PPAS 2021, dewan juga membahas terhadap Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Flafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD tahun anggaran 2020.

Namun baik KUA-PPAS 2021 maupun Kebijakan Umum Perubahan APBD 2020 dan PPAS Perubahan tahun anggaran 2020 belum diserahkan pemko kepada pihak dewan.

“Masih kita tunggu, padahal KUA-PPAS 2021 maupun Perubahan KUPA APBD 2020 mestinya harus sudah selesai dibahas bulan Juli lalu, ” kata Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, HM Yamin.

Kepada (KP), Senin (3/8/2020) ia meminta, agar pihak pemko sesegeranya menyampaikan kebijakan umum perubahan APBD (KUPA) dan PPAS perubahan APBD tahun 2020 maupun KUA-PPAS tahun 2021 tersebut. Paling lambat bulan Agustus ini.

Menurutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 selanjutnya diubah diterbitnya Permendagri Nomor : 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyampaian KUPA dan PPAS Perubahan ke DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan agustus.

Berita Lainnya
1 dari 1.385
Loading...

Namun dewan berharap, agar Pemko Banjarmasin menyampaikannya lebih awal agar rancangan penyediaan anggaran ini dibahas dan dapatcdisepakati lebih awal pula.

“Sehingga pada gilirannya pelaksanaan anggaran bisa berjalan lebih efektif karena tersedianya banyak waktu, khususnya terkait pelaksanaan pekerjaan fisik yang dianggarkan melalui APBD Perubahan,“ ujarnya.

Unsur pimpinan dewan dari Fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan, sesuai ketentuan berlaku KUA-PPAS yang telah disepakati akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas Pengantar Nota Keungan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD antara Pemko dengan DPRD sampai ditetapkan menjadi APBD yang nantinya dituangkan dalam Perda.

HM Yamin menegaskan, penyampaian KUA/PPAS hingga RAPBD pembahasannya wajib sesuai jaduwal yang ditentukan, yaitu paling lambat sebelum berakhirnya tahun anggaran atau paling lambat sebelum akhir Desember harus sudah disahkan dan ditetapkan menjadai Perda.

Sebab bila terlambat tandasnta melanjutkan, terancam akan dikenakan sanksi. Ketentuan itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 321 ayat (2).

Disebutkan, DPRD dan Kepala Daerah yang tidak menyetujui bersama Rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulai tahun anggaran dapat dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak-hak keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 bulan.

Lebih jauh ia menegaskan, pembahasan sejumlah tahapan terkait RAPBD tidak bisa ditunda-tunda karena menyangkut realisasi pelaksanaan jalannya pemerintahan, sekaligus dalam kerangka merealisasikan pembangunan untuk kepentingan masyarakat. (nid/K-3)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya